Pemerintah Meyakini Bangsa Indonesia Siap Patuhi PPKM Darurat

Sanksi bagi Pelanggar
Jodi menegaskan, TNI-Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM Darurat. Terkait sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar, penegak hukum dapat merujuk pada sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan disiplin pegawai pada masing-masing instansi.

Ancaman lainnya antara lain ketentuan pidana yang berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP pada Pasal 212- 218.

Jodi juga menegaskan, PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19.

Langkah ini disertai dengan tindakan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.

“Untuk itu dimohon kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah,” ujarnya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya