Pasang Sarana Harus Koordinasi, Bastari: 1254 Ruas Jalan Kewenangan PUPR Palembang

Sementara itu, pengamat sosial politik dan kemasyarakatan, Dr Taraech Rasyid MSi, mengatakan bahwa sarana jalan yang sudah dibangun harus dijaga dan dirawat secara bersama.

Sebab ruas jalan yang ada merupakan sarana milik masyarakat. Karena itu eksistensinya harus dijaga secara bersama.

“Setahu saya, jalan yang sudah dibangun di satu tempat, tiba-tiba digali instansi lain. Akibatnya jalan yang sudah dibangun rusak kembali,” ujar Tarech yang juga rektor Universitas IBA Palembang tersebut, Senin (12/4/2021).

Tarech meminta agar sebelum melakukan pengembangan di sisi lain harusnya dibicarakan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kerusakan yang banyak terlihat saat ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempunyai kewenangan untuk membangun dan merehabilitasi 1254 ruas jalan. Sedangkan provinsi sebanyak 40 ruas dan jalan nasional 52 ruas.

Selain itu, kata Tarech, kerusakan jalan terjadi karena genangan air hujan. Ini disebabkan adanya pengabaian sarana saluran air. “Bisa jadi, ketika ada program pembangunan, infrastruktur yang dibutuhkan tidak dibangun terlebih dahulu. Akibatnya terjadi genangan air di seputaran ruas jalan. Ini sangat merusak,” kata Tarech.

Selain itu, katanya, kerusakan jalan disebabkan volume kendaraan yang overload. “Jalan yang dibangun menjadi hancur karena dilalui kendaraan yang melebihi kapasitas muatan,” tutup Tarech.

Laporan Abror Vandozer
Editor Anto Narasoma

Halaman : 1 2 3