Pandangan Fraksi Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Raperda APBD 2021

- Jurnalis

Senin, 15 November 2021 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Fraksi fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah [Raperda] APBD Sumsel tahun anggaran 20211.

Fraksi fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah [Raperda] APBD Sumsel tahun anggaran 20211.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Fraksi fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah [Raperda] APBD Sumsel tahun anggaran 20211.

Penyampaian fraksi fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna XLIII [43] DPRD Provinsi Sumsel, Senin [15/11] pagi.

Hadir dalam rapat Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Mawardi Yahya. Paripurna XLIII tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H Muchendi Mahzareki.

Melalui juru bicarannya, Fraksi Partai Nasdem mengatakan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun masa anggaran yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Fraksi Partai Nasdem berharap kondisi perekonomian daerah yang stabil tetap terjaga pada tahun 2022, melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang moneter didukung dengan sektor rill, meskipun di tengah pemulihan pasca pandemi COVID-19.

“Namun dengan demikian kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2022, mohon kiranya penjelasan dan tanggapan atas kondisi pemulihan ekonomi tersebut. APBD Tahun anggaran 2022 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, dan penganggaran berdasarkan atas pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dan penanganan COVID-19,” tuturnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Di lain pihak, berkenaan dengan belanja daerah Fraksi PKB berpesan Pemprov Sumsel senantiasa konsisten dan dengan RPJMD dan akan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, salah satu prioritas pertama adalah penguatan konektifitas infrastruktur dan energi.

“Kami dari fraksi PKB berharap Raperda ini nantinya akan menjadi Perda yang akan menjawab kebutuhan. Sehingga APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumsel dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Rapat Paripurna XLIII [43] DPRD Provinsi Sumsel Jumat lalu, Gubernur Provinsi Sumsel menyampaikan penjelasan terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2022.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Sehubungan dengan arah kebijakan umum jangka panjang di sektor keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui peningkatan penerimaan daerah. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ditentukan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, ekspor dan pembentukan modal domestik bruto atau investasi dan konsumsi pemerintah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan produksi dan nilai tambah dari sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan.

“Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan pada Peningkatan SDM Unggul, Berkarakter dan Berbudaya, Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Daerah, Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik,” tuturnya. [mr]

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru