Meningkat 41.54 Persen, Fungsi LPSK Terkait Perlindungan Saksi

DALAM catatan selama 12 tehun terakhir, ekspektasi saksi dan korban kekerasan dibanding perhatian negara yang landai, frekuensinya sangat menggembirakan.

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Memasuki tahun ke12, kiprah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara perlahan mulai dikenal publik.

Menurut saksi ahli bidang hukum Kepresidenan Nur Kholis SH MA, konsekuensi kenaikan jumlah permohonan masyarakat terkait perlindungan yang masuk ke LPSK, patut diapresiasi.

“Selama saya perhatikan, masyarakat yang memohon perlindungan dengan LPSK selama 12 tahun secara didirikan, jumlah kenaikannya para pemohon, cukup signifkan,” ujar Nur Kholis saat dihubungi Wideazone.com dan Zoom Post, Rabu (7/1/2020).

Menurut dia, dari angka statistik di sepanjang tahun 2019, terjadi peningkatan 41,54 persen dari total 1983 pemohon. “Saya sangat gembira melihat peningkatan itu,” ujar Nur Kholis.

Padahal, kata Nur Kholis, di tahun 2018, para pemohon hanya mengajukan sebanyak 1401 orang. Dari jumlah kenaikan indeks permohonan tersebut, berarti kesadaran masyarakat tentang fungsi LPSK sudah sangat baik.

Apalagi dari jumlah permohonan sebanyak 1.983, 1.972 di antaranya sudah diputuskan melalui rapat pimpinan LPSK di sepanjang tahun 2019.

Secara rinci, dari catatan di LPSK, 1147 permohonan telah diterima 754 orang, sedangkan rekomendasi 71 pemohon, ditolak . Sedangkan sisanya 11 pemohon masih dalam proses penelaahan.

“Ini sangat baik. Saya berharap ke masyarakat, apabila membutuhkan perlindungan saksi dari proses hukum, silakan hubungi LPSK,” katanya.

Sementara itu, dari total seluruh permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK, kasus tindak pidana lain (bukan tindak pidana prioritas LPSK) menempati rangking teratas, dengan jumlah 553 pemohon.. Kasus kekerasan seksual anak menyusul di posisi kedua. Sebagai pengajuan permohonan perlindungan, jumlahnya 350 permohonan.

Sementara kasus terorisme sebanyak 326 permohonan, pelanggaran HAM berat sebanyak 318 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 162 permohonan, korupsi 67 pemohon, penganiayaan berat 40 permohonan.

Sesangkan kasus penyiksaan 40 pemohon, pemyiksaan 11 permohonan dan tindak pidana pencucian uang 6 permohonan. Sementara permohonan yang tidak masuk ke klasifikasi tindak pidana mencapai 141 permohonan. (*)

Laporan Abror Vandozer/rel
Editor Anto Narasoma