banner 2560x598

banner 2560x598

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

  • Bagikan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
banner 468x60

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja anggaran dan belanja daerah [APBD] tahun anggaran 2021.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021, Senin [22/11/2021] secara virtual. 

“Kita tahu bahwa lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujarnya, dikutip laman Kemendagri, Selasa [23/11].

Presiden RI Joko Widodo [Jokowi] dalam Sidang Kabinet Paripurna [SKP] beberapa waktu lalu menginstruksikan percepatan realisasi belanja pemerintah baik APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN]

Realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional..

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan dan pemda tersebut, Mendagri menuturkan Belanja daerah membuat uang beredar di tengah masyarakat yang juga berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. 

Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada akhir 2021. 

Guna mencapai target itu, ujar Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD.

Lebih lanjut, Mendagri meminta para kepala daerah untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. 

“Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” ujarnya. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah [Keuda] Kementerian Dalam Negeri, per 19 November 2021 rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun 2021 sebesar 65,12 persen, APBD kabupaten 61,15 persen, dan kota 59,08 persen. [Windra]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *