​Laporan KPU ke DKPP Dianggap Bukan Formalitas

Tidak hanya itu, Idham juga menyinggung UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Di mana KPU dituntut mampu menjaga data pribadi bacaleg di seluruh tingkatan agar tidak dicuri atau dibobol.

“Apalagi Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tapi untuk kepentingan pengawasan, di mana Bawaslu memiliki kewanangan atributif pengawasan tersebut, maka kami akan fasilitasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Idham menuturkan bahwa dalam Silon KPU terdapat data-data penting para bacaleg. Mulai dari dokumen ijazah, riwayat hidup, hingga keterangan bebas narkoba.

“Karena masalahnya itu ada dokumen data pribadi, contohnya dokumen ijazah, itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, dokumen daftar riwayat hidup, dokumen lainnya yang harus kami lindungi,” pungkas dia. (JFA)

Halaman : 1 2 3