​Laporan KPU ke DKPP Dianggap Bukan Formalitas

Kemudian, Bagja mengungkapkan, penyelenggara Pemilu 2024 pada dasarnya berpotensi dipanggil dan disidang DKPP. Penyelenggara Pemilu yang dipanggil DKPP, wajib datang dan menjelaskan duduk perkara secara jelas.

“Penyelenggara pemilu itu punya kewajiban kalau dipanggil di DKPP harus datang dan dijelaskan dan masyarakat juga silakan. Silakan kami penyelenggara Pemilu itu ada risiko yang kemudian harus kita tanggung namanya pelaporan ke DKPP,” ujar dia.

Sementara, KPU membeberkan alasan mereka tidak bisa memberikan akses (Sistem Informasi Pencalonan atau Silon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara leluasa. Alasan KPU terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf g dan h.

“Kami dalam melakukan pengelolaan data pencalonan anggota legislatif harus menjalankan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, pasal 17 huruf g dan h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Idham.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya