KPU, Kemenkumham, Kemkominfo, dan LKPP Teken MoU

Undang-undang pemilu mengamanatkan KPU untuk menyampaikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu misi KPU adalah optimalisasi teknologi informasi dalam layanan kepemiluan.

KPU memfasilitasi setiap tahapan pemilu dengan alat bantu sistem Informasi, misalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk pendaftaran partai politik, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Pelaporan Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem Informasi Logistik (SILOG), dan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara (SIREKAP).

Terkait LKPP, salah satu yang harus disiapkan KPU adalah logistik pemilu. Ada dua logistik utama pemilu yang tidak bisa diganti, yakni surat suara sebagai sarana mengekspresikan pilihan dan formulir penghitungan suara di TPS, formulir rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai di tingkat nasional.

Melalui formulir berjenjang tersebut pendokumentasian administrasi kedaulatan rakyat disalurkan dan dicatat. KPU meyiapkan anggaran untuk sarana prasarana atau alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU mendukung pemerintah melalui LKPP untuk pengadaan barang jasa dalam rangka suksesnya Pemilu maupun Pilkada serentak Tahun 2024.

“Melalui Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara KPU dengan Kemenkumham, Kemkominfo, dan LKPP dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan erat. Tentu kita semua berharap semoga sinergi ini dapat berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia ke depan,” pungkas Hasyim. (JFA)

Halaman : 1 2 3 4