KMMP Desak Sekda Palembang Dicopot, ini Alasannya!!

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Puluhan massa yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Miskin Palembang [KMMP] menggeruduk Kantor Walikota Palembang.

Kedatangan KMMP tersebut mendesak Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk segera dievaluasi dan dicopot dari jabatannya.

“Pada 9 April 2021 Pemerintah Kota Palembang melakukan rehab ruang Kantor Wali Kota Palembang sebesar Rp3,2 miliar, 31 Mei 2021 rehab ruang kantor Wakil Walikota Palembang sebesar Rp2,4 miliar dan pada 1 April 2021 rehab ruang Parameswara sebesar Rp3,2 miliar,” ungkap Koordinator Aksi [Korak] Mas agus dalam orasinya di depan halaman kantor Walikota Palembang, Selasa [30/08/2022].

Hal itu, dijelaskan Masagus berdasarkan pemeriksaan laporan nomor 05/LHP/XVIII.PLG/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Seluruh rakyat Palembang harus tahu terkait pekerjaaan tersebut.

“Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan [BPS Sumsel] angka kemiskinan di Palembang terus meningkat seiring pertambahan penduduk yang sudah mencapai 1668,85 jiwa,” ujarnya dengan lantang.

KMMP dalam tuntutannya mendesak Walikota Palembang segera mengevaluasi dan mencopot jabatan Sekda Kota Palembang.

“Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel] mengusut tuntas indikasi dugaan Korupsi kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp110.953.187,22,” jelasnya.

KMMP juga mendesak BPK RI Perwakilan Sumsel untuk melakukan e-audit ulang atas temuan kekurangan volume tiga kegiatan rehab tersebut.

Di samping itu, KMMP menyoroti pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak [BBM] pada 12 OPD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp771.277.639,00.

“Kami rakyat kota Palembang menolak keras bahwa adanya kegiatan rehab tersebut yang begitu banyak memakan uang rakyat hingga miliaran rupiah, sedangkan angka kemiskinan di kota Palembang drastis meningkat,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten III Pemkot Palembang, Zulkarnain mengatakan untuk poin satu terkait pencopotan dan evaluasi Sekda, itu akan kita sampaikan aspirasi pendemo ke pak Wali [Harno], dasarnya apa? “Terkait ketiga kegiatan rehab [Kantor Walikota, Wakil Walikota dan Parameswara], temuan itu sudah ditindaklanjuti sesuai yang disampaikan pihak Inspektorat tadi,” jelasnya.

Hal ini, sambung Zulkarnain, masih kita pelajari apakah ada korelasinya. “Apapun yang menjadi tuntutan saat ini [pendemo] akan kita pelajari terlebih dulu,” tuturnya didampingi Rudi selaku Irban Investigasi Inspektorat Palembang.

Laporan Hasan Basri | Editor Abror Vandozer