WIDEAZONE.com, JAKARTA | Pemerintah Kota [Pemkot] Palembang kembali unggul dalam menorehkan penghargaan, kali pada lini kesehatan, predikat Universal Health Coverage [UHC] Awards. Tentunya, keberhasilan tersebut ditopang dengan meningkatnya jumlah masyarakat menerima jaminan kesehatan.
Torehan gemilang UHC bagi Pemkot Palembang ini diapresiasi melalui piagam dan piala penghargaan yang diberikan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia [Wapres RI] KH Ma’ruf Amin di The Krakatau Grand Ballroom, Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis 8 Agustus 2024.
Pj Walikota Palembang, A Damenta melalui Kepala Dinas Kesehatan [Kadinkes] Kota Palembang, dr Fenty Aprina MKes mengatakan, bahwa penghargaan yang diraih oleh Pemkot Palembang tersebut merupakan suatu penghargaan atas komitmen Pemkot Palembang dalam target UHC.
“Alhamdulillah, dengan cakupan lebih dari 98 persen dan tingkat kepesertaan lebih dari 90 persen, Pemerintah kota Palembang berhasil mendapatkan penghargaan untuk kriteria utama,” kata dr Fenty.
“Dan penghargaan yang diberikan tersebut dikarenakan adanya komitmen Pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan jumlah kepesertaan dan persentasi peserta aktif,” ujarnya.
Dengan diraihnya predikat UHC Awards tersebut, Kadinkes berharap jumlah kepesertaan penerima jaminan kesehatan khusunya di kota Palembang kedepan dapat dipertahankan, bahkan dapat lebih meningkat lagi.
“Sehingga nantinya seluruh masyarakat kota Palembang mendapatkan jaminan kesehatan semuanya. Jika seluruh masyarakat sudah mendapatkan jaminan kesehatan ini, diharapkan juga tentu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kota Palembang,” kilah dia.
Diketahui, selain Pemkot Palembang, Wapres RI juga menberikan penghargaan kepada kepala daerah lainnya di 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Dilansir dari Wapresri.go.id, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk dengan lebih dari 275 juta jiwa yang terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah,” kata Wapres.
Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.
“Serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tukas dia. [AbV/red]
