Harus Dipangkas, Regulasi Penghambat Pembukaan Lapangan Kerja

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Membangun ruang penciptaan lapangan kerja bagi Presiden Joko Widodo adalah harga mati.

Penciptaan lapangan kerja harus diwujudkan sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia.

Terkait program itu, Kepala Negara menginstruksikan ke pada jajaran Kabinet Indonesia Maju agar mampu mewujudkan tujuan besar itu.

Agar programnya tidak menghadapi hambatan bagi perbaikan ekosistem regulasi yang dapat mendukung penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, Presiden meminta jajarannya untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi di kementerian yang dirasa menghambat tujuan itu.

“Jika ada yang menghambat segera dipangkas. Atau harus diusulkan untuk segera dipangkas,” tegas Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, Senin (11/11/2019).

Khusus yang berkaitan dengan mandat dan undang-undang akan dikumpulkan dan segera dilakukan dengan omnibus law, kemudian segera dibahas di DPR.

Demi tujuan itu, Kepala Negara memberikan informasi terkait pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross pada Rabu lalu (6/11/2019).

Dalam pertemuan itu, Ross menyatakan ke pada Presiden, apabila terdapat menteri yang ingin mengeluarkan satu regulasi, ia harus mencabut dua regulasi lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Apabila tidak dicabut, tentu akan menghambat.

“Kita juga mesti bisa melakukan itu. Kalau menteri ingin mengeluarkan satu peraturan menteri (permen), ia harus mencabut 40 permen lainnya. Apalagi peraturan menteri di Indonesia terlalu banyak,” ujar Joko Widodo.

Presiden meminta agar reformasi di bidang regulasi harus diikuti dengan reformasi birokrasi di kementerian mau pun lembaga.

“Keduanya diharapkan dapat berjalan beriringan dan mengubah cara kerja, pola pikir, hingga orientasi prosedur menjadi orientasi hasil yang maksimal,” katanya.

Menurut Presiden, sebaik apa pun regulasi yang ada, jika orientasi birokrasi belum berubah, maka akan jadi masalah terkait sumbatan itu.

Sebagai instriksinya, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah pun diharapkan dapat satu visi dengan pemerintah pusat serta memahami urgensi terkait penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia,” katanya.

Sedangkan reformasi besar dalam penyiapan sumber daya manusia harus mulai dilakukan saat ini. Sering dengan itu harus ada pembenahan pendidikan vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Selain itu, sejumlah program pemerintah terkait hal itu diminta Presiden dapat segera disiapkan dengan baik.

“Setidaknya kartu pekerja dan sistem manajemen harus disipakan. Dengan demikian saat Januari 2020 benar-benar dikeluarkan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Ini akan mudah dikontrol dan gampang dimonitor,” katanya. (rel/abror vandozer/ anto narasoma)