FKMP bersama IPNU Palembang Tuntut Kadisdik Sumsel dan Plh Sutoko Dipecat: Kebijakan Gelap PPDB 2024

Pura-pura Mundur, Ciptakan Kebohongan Publik

Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang [FKMP] berkolaborasi bersama PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama [IPNU] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disdik Sumsel menuntut Kadisdik Sumsel besrta Plh Sutoko dipecat, Senin 10 Juni 2024
Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang [FKMP] berkolaborasi bersama PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama [IPNU] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disdik Sumsel menuntut Kadisdik Sumsel besrta Plh Sutoko dipecat, Senin 10 Juni 2024

WIDEAZONE.com, PALEMBANG |Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang [FKMP] berkolaborasi bersama PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama [IPNU] mendesak Kadisdik Sumsel beserta Plh-nya Sutoko untuk dipecat dari jabatannya.

Sebab, puluhan pemuda tersebut menilai terdapat indikasi kebijalan gelap dalam ‘Jalur Khusus Ilegal’ Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] 2024.

banner 468x60

“Kebijakan dalam PPDB 2024, makin masif menuai protes dari banyak masyarakat. Usut tuntas dugaan ‘Jalur Khusus Ilegal’ yang dibentuk Dinas Pendidikan [Disdik Sumsel,” kata Koordinator Lapangan [Korlap] Gamal Abdul Naser dalam aksi demontrasi di Kantor Disdik Provinsi Sumsel, Senin 10 Juni 2024.

Menurutnya jalur khusus illegal ini merupakan jalur untuk menampung titipan dari oknum DPRD Sumatera Selatan, oknum LSM, oknum pejabat dan oknum tokoh tertentu yang berpengaruh.

Korlap Hafizhzuddin menambahkan sebagaimana yang telah diatur Permendikbud RI 1/2021 tentang PPDB hanya melalui empat jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas dan jalur prestasi.

“Kalau ada jalur selain 4 jalur itu, berarti illegal. Jalur titipan berpotensi adanya pungli, memiliki daya rusak yang kuat terhadap pelaksanaan PPDB, tidak adil, merampas hak peserta didik layak lulus menjadi tidak lulus, dan sangat mencemari proses pelaksanaan PPDB,” teriaknya dengan lantang.

Akibat lain dari adanya jalur illegal ini, sambung Hafizhuddin yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan, munculnya jual beli dan manipulasi sertifikasi prestasi pada instansi tertentu.

“Kami mendapat informasi, ada kegiatan jual beli sertifikasi prestasi di beberapa tempat demi mendaftar di jalur prestasi. Perbuatan ini sangat merusak nilai kejujuran di dunia pendidikan,” sebutnya.

Selain itu, Koordinator Aksi [Korak] Wahyudi dalam pernyataan sikap mengatakan, adanya dugaan jalur illegal yang dibuat Disdik Sumsel ini memiliki daya rusak yang kuat terhadap pelaksanaan PPDB. “Pecat Kadisdik Sumsel Teddy Meilwansyah dan PLH Drs H Sutoko selaku petinggi Disdik Sumsel yang telah membuat kebijakan gelap atas pelaksanaan PPDB se Sumsel Tahun 2024,” sebutnya menyatakan.

Pura-pura Mundur, Ciptakan Kebohongan Publik

Wahyudi juga menyinggung pengunduran diri pura-pura yang dilakukan oleh Anang Purnamo Kurniawan ST sebagai Koordinator Penyusunan Juknis, Pengaduan, Juru Bicara dan Nara Hubung Para Pihak PPDB SMA tahun 2024, pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Anang telah melakukan kobohongan pubik, Pura-pura mengundurkan diri, tetapi masih aktif melakukan tugas dan menandatangani surat-surat terkait PPDB yang dalam kewenanganya”, kata Wahyudi.

Sikap Anang ini dinilai sebagai sikap yang mencirikan sifat munafik. “Lain di bibir lain di hati, lain yang dibicarakan lain pula yang dikerjakan,” kilahnya.

“Sikapnya yang katanya berada dalam tekanan sehingga menyatakan mengundurkan diri, tetapi ternyata hingga saat ini masih tetap bertugas. Sepertinya, jurus yang dipakai Anang adalah jurus ‘dewa mabok’ untuk mengalihkan perhatian dan dinilai punya komitmen terhadap dunia pendidikan. Padahal, untuk tetap memuluskan niat buruk terhadap proses PPDB,” timal dia.

Untuk sikap munafiknya, pihaknya pun menuntut agar Anang Purnamo Kurniawan pun dipecat.

Selanjutnya, Wahyudi menyampaikan tuntutan agar tinjau ulang pelaksanaan PPDB tingkat SMA-SMK di Sumatera Selatan Tahun 2024, khususnya pada jalur prestasi yang paling berpeluang diserang oleh titipan melalui jalur khusus ilegal.

Terakhir, Wahyudi menegaskan apabila aksi pada hari ini tidak diindahkan kami akan melakukan aksi kembali dengan masa lebih banyak lagi dan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, terutama pada kebijakan gelap Jalur Khusus Ilegal dan terjadinya indikasi pungli dalam proses tersebut.

Menanggapi hal itu, Obet selaku perwakilan Disdik Sumsel, berjanji akan menyampaikan tuntutan kepada Kadisdik Sumsel.

“Nanti akan saya sampaikan semua tuntutan dan pesan saudara-saudara kepada bapak Kepala Dinas. Semoga dalam dua atau tiga hari ke depan ada tanggapan dari beliau,” jelas Obet. [AbV]