Dugaan Penyalahgunaan Dana Komite SMKN 2 Palembang, Inspektorat Sumsel: PP 53/2010 Diterapkan

“Kedua, kita memberikan kurun waktu bila ada indikasi yang sifatnya keuangan, ini kita suruh setor balik ke kas daerah dalam waktu 60 hari ini yang bersangkutan atau pihak pihak terkait mengenai adanya penyalahgunaan keuangan dana komite tidak dilakukan! Maka yang bersangkutan, berkasnya akan kita limpahkan ke aparat penegak hukum (APH),” tegas Edi.

Jadi, dalam waktu 60 hari tidak ditindaklanjuti  hasil temuan kita untuk menyetor kembali ke kas daerah kita limpakah ke APH. Namun hukum administrasi tetap berjalan, apakah itu ringan, sedang atau berat tetap kita lakukan. “Kalau memang ini terbukti kebenarannya tapi kalau tidak terbukti kita kembalikan hak hak mereka,” katanya.

Ia pun mengimbau, pertama bukan hanya saja mengimbau kepada ASN di lingkungan Pemprov tapi kami (Inspektorat) dulu selalu ditekankan bahwa Inspektorat ini harus tegas tapi tahu aturan. “Makanya kita selaku aparat di bidang pembinaan pengawasan selalu berprinsip bahwa setiap melakukan pemeriksaan selalu objektif, profesional dan akuntabel. Tegas dan tahu aturan,” imbaunya.

Kami mengharapkan kawan kawan ASN di luar inspektorat, setiap melakukan tugas laksanakan tugas sesuai Tupoksi selalu berpedoman kepada aturan. “Law Impeachment, tegakkan aturan karena aturan lah yng menyelamatkan kita. Kalau kita menyimpang dari aturan tidak selamatlah kita,” paparnya.

Makanya kami di inspektorat penuh dengan dilema, namun kami selalu kesampingkan. “Kami selalu berupaya menegakkan Law Impeachment, sebagaimana diperintahkan Pak Gubenur Herman Deru,  inspektorat harus tegas sesuai aturan,” tegas Kepala Inspektorat Sumsel.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya