DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Etik, Ini Kata THN Anies-Cak Imin

Selain itu, Ari mengatakan pasal-pasal yang dipakai DKPP untuk memvonis Komisioner KPU itu menunjukkan ada pelanggaran serius berupa melanggar UU terkait Pemilu. Pelanggaran atas keputusan KPU itu memiliki bobot berbeda dengan pelanggaran atas perilaku pribadi ketua KPU, seperti yang dilakukan oleh ketua KPU dalam kasus yang dikenal dengan “wanita emas”.

“Dan dalam dua kasus itu DKPP menjatuhkan sanksi yang sama, Peringatan Keras dan Terakhir. Tentu publik juga bertanya apa makna frasa terakhir kareja dalam kasus wanita emas juga disanksi peringatan keras dan terakhir,” ujar dia.

Meski putusan atas pelanggaran etik tidak berdampak apapun, kata Ari, namun perlu dicatat bahwa rakyat Indonesia masih menjunjung nilai-nilai moral. Dalam konteks moral itulah Pemilu 2024 berada di ujung tanduk masalah legitimasi.

“Masa depan pemilu 2024 saat ini tergantung pada para penyelenggara negara dan pemilu. Bila KPU, Bawaslu dan penyelenggara negara tidak melakukan “tobat” maka darurat konstitusi membayangi hasil Pemilu 2024,” pungkas dia. (JFA)

Halaman : 1 2