DKPP Periksa Bawaslu RI dan Bawaslu Lahat Terkait Proses Rekrutmen Anggota Bawaslu

Menurut Pengadu, Teradu VI, VII, dan VIII dinilai bermasalah saat mengikuti seleksi, seperti tidak berdomisili di Kabupaten Lahat, berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan pernah diberikan sanksi etik oleh DKPP.

“Nana Priana pernah diberi sanksi oleh DKPP dalam perkara nomor 33-PKE-DKPP/II/2023. Ia diduga telah menerima uang saat rekrutmen PPK di Kabupaten Lahat,” ungkap Alpitra Gumay.

Pengadu juga menyoroti status Mahlizah (Teradu VII) yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Teradu VII tidak melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang saat mengikuti seleksi.

“Mahlizah tidak memenuhi syarat, dan tidak memiliki pengalaman serta rekam jejak sebagai penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya