WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) fasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan program sertifikasi halal (SiHalal) secara gratis.
“Program tersebut bukan untuk pelaku UMK terdampak COVID-19 melainkan bantuan pemerintah pusat dengan konsekuensi dari mandatori untuk memfasilitasi UMK secara gratis,” ungkap Ketua Satgas Halal Sumsel, Yahuza Effendi saat dimintai keterangan melalui sambungan elektronik, Selasa (7/9).
Kegiatan itu, ujar Yahuza bisa dibiayai oleh pusat, daerah, Provinsi Kabupaten kota, BUMN dan BUMD. Untuk di wilayah Sumsel telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
“Sekarang masuk di tahun kedua,” ucapnya.
Di tahun kedua ini, Yahuza mengatakan tidak ada kuota Provinsi, namun secara nasional kuota yang diregistrasi melalui aplikasi SIHalal mencapai 3200. “Makanya pelaku usaha berebut untuk mendaftar pada tautan Sehati yang tertuang pada aplikasi SIHalal! siapa cepat dia dapat,” jelasnya.
Pada pelaksaannya, BPJH didukung oleh puluhan instansi terkait di antaranya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang menaungi UMKM, sedangkan tugas kewenangan BPJH melakukan proses sertifikasi.
“Dengan seperti itu, maka lembaga pembina seperti koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan otomatis membantu, termasuk masing-masing Pemerintah daerah yang punya wilayah,” tuturnya.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan ke Kemenag kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan pembina terkait data pelaku usaha.
“Tujuannya, mendata pelaku usaha yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mendaftar SIHalal,” tuturnya.






![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-225x129.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-225x129.jpg)




![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-129x85.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-129x85.jpg)


![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)

![Presiden RI Prabowo Subianto [gambar Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20250227-WA0099-scaled-266x266-1-266x200.jpg)
