​Bawaslu Minta KPU Kedepankan Syarat E-KTP bukan KK

Tidak hanya itu, Lolly menekankan, KPU harus mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20 Tahun 2019. Dalam putusan tersebut menegaskan, harus menggunakan surat keterangan (suket) jika e-KTP tidak ada.

“Bahwa kalau KTP engga ada, masih bisa digunakan adalah surat keterangan (untuk nyoblos). Kenapa? Karena surat keterangan itu kan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,” ujar Lolly.

Kemudian, Menurut Lolly, jika KPU ‘ngotot’ menggunakan KK sebagai pengganti KTP, berpotensi terjadi kerawanan dalam Pemilu 2024. Apa lagi, jumlah pemilih yang tidak memiliki e-KTP pada 2024 jumlahnya mencapai 4 juta orang lebih.

“Memang data pemilih dapat dicocokan dengan NIK di KK melalui sistem online. Tetapi, tidak ada jaminan seluruh TPS bakal melakukan pemeriksaan detail tersebut,” pungkas dia. (JFA)

Halaman : 1 2