​Bawaslu Minta KPU Kedepankan Syarat E-KTP bukan KK

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Bawaslu RI menekankan, KPU RI harus mengedepankan syarat KTP elektronik (e-KTP) bagi pemilih yang masuk DPT Pemilu 2024. Pernyataan tegas tersebut, menyoroti sikap KPU mengizinkan 4.005.275 pemilih belum memiliki e-KTP menggunakan Kartu Keluarga (KK) untuk nyoblos.

“KK itu administrasi kependudukan, tapi KTP adalah administrasi kependudukan plus pemilihan untuk memverifikasi punya hak pilih atau tidak. Bagaimana mungkin KK tidak ada fotonya disamakan dengan KTP yang ada fotonya? Gimana caranya memastikan tidak disalahgunakan?” Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Lolly menyinggung, aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 384 ayat 1 dan Pasal 384 angka 9.

“Disebutkan e-KTP sebagai sarat untuk mencoblos. Sehingga, KPU seharusnya menggunakan diksi yang sama dengan undang-undang untuk Pemilu 2019,” ucap Lolly.

Halaman : 1 2 Selanjutnya