banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Atasi Overload Tahanan dan Pengamanan, Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Teken Keputusan Bersama

  • Bagikan
Atasi Overload Tahanan dan Pengamanan, Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Teken Keputusan Bersama
Atasi Overload Tahanan dan Pengamanan, Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Teken Keputusan Bersama
banner 468x60

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM didampingi PJU Polda SUmsel melaksanakan Penandatanganan PKS bersama Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel Indro Purwoko SH MH beserta Staf di ruang Promoter LT II, Senin (5/04/2021).

Kapolda Sumsel mengucapkan terimakasih kehadiran Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel Indro Purwoko, Kadivpas Dadi Mulyadi Bc IP SH MH dan Kasubbag Humas Kemenkumham Sumsel Hamsir SH MH, kegiatan ini awal dari saling mengkomunikasikan bekerjasama, namun demikian walau tidak ada PKS ini di lapis di tingkat bawah sudah menjalankan dengan baik, mudah mudahan dengan Penandatanganan PKS ini lebih menguatkan secara legalitasnya.

“Dengan kerjasama ini kita siap, sekiranya ada sesuatu kegiatan yang mendadak baik masalah narapidana yang ada di lapas/tahanan, silahkan komunikasikan dengan Direktorat yang menanganinya jangan sampai suatu instansi rusak gara gara narapidananya,” ungkap Jenderal Eko.

Untuk itu, jelas Kapolda, kita Polda Sumsel siap 24 jam mendukung Perjanjian kerjasama ini yang ada keterkaitan dengan tugas Kepolisian dan dapat dikembangkan lagi dengan inovasi inovasi kerjasama lainnya. “Dan kerjasama ini semoga menjadi percontohan lembaga instansi lainnya,” ujarnya seraya mengakhiri.

Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sumsel mengucapkan terimakasih atas sambutan Kapolda Sumsel beserta jajaran terkait pengamanan pengawalan dan Permasalahan Overload Tahanan dan ini juga target kerja kemenkumham dalam mengatasi overload tahanan yang ada di Polda dan Polres jajaran.

“Polda Sumsel dan Kemenkumham membuka peluang sesuai kemampuan ruang isolasi (tahanan) yang ada di Polda ataupun di Polres jajaran serta menyampaikan permasalahan administrasi dokumen yang belum lengkap dan Kemenkumham siap bekerjasama,” tukas Indro. (Abr/rel)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *