Aksi Demo dan Penghadangan Angkutan Batubara di Jalinteng Sumatera Masih Berlangsung, Bupati Lahat Diminta PEKA

WIDEAZONE.COM, LAHAT — Pengamat Lingkungan Sanderson Syafei ST SH meminta Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan serius dan peka terhadap keresahan masyarakat yang bermukim di kawasan Merapi.

Sanderson menilai demo yang dilakukan warga sebagai bentuk reaksi akan keresahan warga yang terdampak polusi dari kegiatan pertambangan Batubara.

“Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUPLH menyebutkan, setiap orang mempunyai hal yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Problem polusi di area Merapi sudah sampai ke tingkat paling akut,” ungkap Sanderson.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah sejak awal peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. “Aksi itu mungkin respon kecil yang dilakukan warga namun harus tetap diperhatikan karena itu bentuk dari aspirasi,” ujarnya.

Ia pun meminta anggota DPRD Dapil II Lahat (Merapi Area) harus juga mengkritisi tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Merapi Area. “Bagi warga yang mengalami secara langsung dampak polusi dari aktifitas perusahaan harus diperhatikan,” jelasnya.

Dari pantauan awak media Wideazone.com dan Zoom Post, masyarakat dari malam hingga hari ini tetap melakukan aksi demo di tengah jalan lintas Sumatera.

Sebelumnya juga ratusan emak emak warga desa Prabu Menang melakukan aksi hadang angkutan batu bara, kini giliran ratusan emak-emak yang merupakan warga Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar aksi duduk di tengah jalan Negara, Kecamatan Merapi Barat.

Akibat aksi itu, kemacetan puluhan kilometer tak terhindarkan dan melumpuhkan ekonomi masyarakat secara total sejak kemarin hingga pagi ini, Selasa (29/9/2020).

Sanderson juga menyebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan seperti tertuang pada pasal 6 ayat 1 UUPLH.

Ia pun mengingatkan, kemacetan di jalan lintas tengah Sumatera tentunya menimbulkan dampak buruk pada sektor ekonomi banyak orang.

“Pemborosan bahan bakar minyak (BBM), kerugian produktivitas waktu, dan kerugian distribusi barang, seharusnya tidak perlu terjadi jika Bupati Lahat “PeKa” sejak awal, siapa yang bertanggung jawab??,” pungkas Sanderson yang juga terjebak dalam kemacetan sejak sore kemarin.

Sementara, Camat Merapi Timur, Miharta SE saat dihubungi ponselnya dini hari mengatakan, hingga pukul 02.00 WIB belum ada kata sepakat dari dialog dengan emak emak. “Tuntutan mereka untuk langsung ditemui oleh Bupati Cik Ujang saat ini juga,” tuturnya. (*)

Laporan Bambang MD – Editor Abror Vandozer