KIP Tolak Sengketa Informasi Antara 3 SMA Negeri di Palembang dengan LSM GAKOS

- Jurnalis

Senin, 5 Februari 2024 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan [KIP Sumsel] akhirnya memutuskan menolak permohonan sengketa informasi dari LSM Gerakan Anti Korupsi Seluruh Indonesia [GAKOS] dalam perkara melibatkan SMAN 6, SMAN 22 dan SMAN 3 Palembang.

Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan [KIP Sumsel] akhirnya memutuskan menolak permohonan sengketa informasi dari LSM Gerakan Anti Korupsi Seluruh Indonesia [GAKOS] dalam perkara melibatkan SMAN 6, SMAN 22 dan SMAN 3 Palembang.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan [KIP Sumsel] akhirnya memutuskan menolak permohonan sengketa informasi dari LSM Gerakan Anti Korupsi Seluruh Indonesia [GAKOS] dalam perkara melibatkan SMAN 6, SMAN 22 dan SMAN 3 Palembang.

Keputusan tersebut diambil karena LSM GAKOS tidak memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Apresiasi terhadap KIP atas edukasi hukum positif yang diberikan kepada masyarakat terkait sengketa informasi,” ungkap Kepala SMAN 6 Palembang Fir Azwar didampingi penasihat hukum Desri Nago SH dalam keterangan tertulis, Senin 5 Februari 2024.

Baca Juga:  Andreas Sentil Kapolda Baru: Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Mahasiswa dan Wartawan, Jangan Tebang Pilih!

Fir Azwar menilai putusan sela KIP yang menolak permohonan sengketa informasi adalah langkah tepat, sebab tidak ada sengketa antara pemohon dan termohon.

Selain itu, Hakim Ketua Muhammad Fathoni selaku pimpinan sidang menjelaskan tuntutan yang diajukan LSM GAKOS dianggap salah prosedural. Seharusnya, LSM GAKOS meminta informasi tersebut ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] Provinsi Sumatera Selatan.

“Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika [Diskominfo], sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 3/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” sebutnya.

Baca Juga:  Petani di Banyuasin Tewas di Tangan Anaknya Gegara Lahan

Setelah semua prosedur telah terpenuhi, ujar Fathoni, baru tuntutan sengketa informasi dapat ditujukan kepada Komisi Informasi Publik. “Putusan ini memberikan pengertian yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti dalam meminta informasi publik dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” tegas dia. [AbV/red]

Berita Terkait

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029
65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 14:52 WIB

Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!

Rabu, 11 November 2026 - 15:50 WIB

HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Berita Terbaru