KAIMPS Geruduk Kantor KPU Sumsel

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG –– Kesatuan Aksi Independen Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Selatan geruduk kantor KPU Sumsel, mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel untuk bersikap netral sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu dilontarkan KAIMPS dalam aksi damai di depan KPU Provinsi Sumsel, Kamis (21/3/2019).

Koordinator aksi KAIMPS, Abror Vandozer didampingi koordinator lapangan Wildan Vanlubay mengatakan pihaknya mengharapkan penyelenggara pemilu (KPU ) Sumsel bekerja secara profesional dan tidak memihak paslon tertentu, dan mendesak KPU, Bawaslu, Panwaslu untuk menjalankan tupoksinya sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang,

“ Kami meminta penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Panwaslu untuk bekerja sesuai tupoksinya berdasarkan undang-undang, jangan ada keberpihakan, “ tegas Abror.

Dalam orasinya KAIMPS menyampaikan, saat ini suasana politik semakin panas, KAIMPS menganggap dalam persoalan politik wajar pilihan itu berbeda. Tapi jika Jokowi terpilih kembali, KAIMPS minta untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada, jika Prabowo yang terpilih juga demikian untuk tetap melanjutkan pembangunan di Sumsel.

“KAIMPS akan memantau kinerja KPU, Bawaslu dan Panwaslu selama pemilu berlangsung. Tiga lembaga itu harus menciptakan pemilu yang tidak cacat, tegas, adil dan jujur, serta tidak ada indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme,” kata Abror.

Aksi damai di lapangan KPU diterima oleh Kasubag Teknis KPU Sumsel, Rais, menurutnya, saat ini para komisioner KPU sedang ada rapat di tempat lain sehingga dirinya ditunjuk untuk bertemu masa KAIMPS.

“ Mengenai tuntutan dari KAIMPS akan saya sampaikan ke komisioner yang saat ini sedang tidak berada di KPU. Selanjutnya mengenai berita hoax yang berkembang saat ini, kami juga meminta kepada masyarakat untuk setiap hal informasi tentang pemilu benar-benar disaring, dicari kebenarannya, sehingga tidak terkena berita hoax, “ Ujar Rais.

Selanjutnya massa KAIMPS melanjutkan aksinya ke bundaran air mancur. Kembali berorasi dan akan melakukan aksi lanjutan jika para penyelenggara pemilu tidak konsekuen. Serta akan mengambil tindakan tegas dengan melaporkan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu jika melanggar kode etik. **