PBB di Banyuasin Capai 81 Persen, Wilayah Perdesaan Justru Lebih Aktif

WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin hingga saat ini telah mencapai 81 persen. Namun, menariknya, tingkat pembayaran PBB di wilayah perdesaan justru dinilai lebih aktif dibandingkan kawasan perkotaan.

Kabid Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah [Bapenda] Kabupaten Banyuasin, Panca Al-Azhar mengatakan, dari target penerimaan PBB sebesar Rp60 miliar hingga saat ini telah terealisasi sekitar Rp49 miliar.

“Pembayaran pajak PBB terhitung hingga saat ini mencapai 81 persen. Target kita sebanyak Rp60 miliar dan terealisasi mencapai Rp49 miliar,” kata Panca, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurutnya, pihaknya masih optimis target penerimaan PBB dapat mencapai 100 persen hingga akhir tahun. Pasalnya, masih terdapat waktu sekitar tiga bulan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

“Kita cukup optimis terhadap target kita hingga akhir tahun, sebab kita masih punya waktu tiga bulan untuk memenuhi hingga 100 persen,” tuturnya.

Panca menjelaskan, upaya mengejar target terus dilakukan melalui penagihan secara intensif. Selain itu, terdapat sejumlah objek pajak potensial yang masih dalam proses penagihan dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan.

“Kita masih perlu ada beberapa penagihan lagi secara intensif. Kita juga ada objek-objek potensial yang masih dalam penagihan untuk terealisasi tercapainya 100 persen,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, pihaknya juga menggandeng pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Sosialisasi pembayaran PBB turut dilakukan melalui pemberitaan maupun media sosial.

“Kita juga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa dan lurah. Kemudian kita mengimbau kepada masyarakat melalui berita dan media sosial,” jelasnya.

Namun, di balik capaian tersebut, Panca mengungkapkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pembayaran PBB antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Menurutnya, tingkat pembayaran PBB yang masih rendah justru ditemukan di kawasan perkotaan, meski wilayah tersebut memiliki potensi penerimaan yang cukup besar.

“PBB yang masih rendah malah di daerah perkotaan. Sebenarnya potensi di perkotaan ini besar, tapi mungkin karena kesibukan masyarakat jadi terlupakan,” ungkapnya.

Sebaliknya, masyarakat di sejumlah wilayah perdesaan, termasuk kawasan perairan, dinilai lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

“Kalau dari daerah perdesaan seperti di perairan, di sana lebih aktif dalam pembayaran PBB,” pungkas Panca.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dinilai aktif mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Panca berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan dapat terus diperkuat sehingga target penerimaan PBB sebesar Rp60 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun.

Laporan Desi OY