BK-DMS Ditetapkan Jadi Tersangka Mark-up Baju Olahraga

WIDEAZONE.com, PRABUMULIH | BK dan SMS ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih atas dugaan kasus korupsi Mark-up pengadaan pakaian Olahraga pelayanan kesehatan untuk lanjut usia [Lansia] pada Dinas Kesehatan Prabumulih tahun 2021 dengan nilai Rp1.053.000.000.

Informasi yang dihimpun, BK merupakan pejabat pembuat komitmen [PPK], dan DMS selalu pihak swasta yang meminjam perusahaan CV Hutama Mukti.

Kedua tersangka tersebut langsung ditahan ke sel Rumah Tahanan Negara [Rutan] Kelas IIB Prabumulih.

“Penetapan BK dan DMS sebagai tersangka atas dugaan mark up setelah pihaknya menggandeng tim auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Roy Riady SH MH melalui Kasi Intelijen, Anjasra Karya SH MH, Selasa [19/07/2022].

Anjasra menjelaskan bahwasannya sudah dilakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka dan juga 13 saksi dalam tahap penyelidikan beberapa waktu lalu. “Bahwasanya sudah dilakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka dan juga 13 saksi dalam tahap penyelidikan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Petapan BK dan DMS sebagai tersangka, ujar Anjasra, atas dugaan mark up setelah pihaknya menggandeng tim auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

“Modus yang dilakukan tersangka adalah Mark Up atau penggelembungan harga dalam kegiatan paket belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut [Lansia] dengan nilai lebih kurang Rp 1.016.000.000. Karena sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Hari ini langsung kita tetapkan tersangka,” tegas Anjasra.

Lebih lanjut, Kasi Intelijen ini menyebut, kerugian negara akibat mark up itu dengan nilai berkisar ratusan juta rupiah. Pihaknya juga mengaku akan terus melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa ke saksi-saksi lainnya.

“Kerugian negara berkisar ratusan juta rupiah. Dengan penghitungan dilakukan oleh ahli dan dikuatkan dengan pengakuan tersangka. Ke depan, kita juga akan melakukan pengembangan dengan memeriksa saksi lainnya,” tukasnya.

Masih menurut Anjasra, tersangka BK dan DMS disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi [UU Tipikor]. Selanjutnya Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun ancaman pidana penjaranya paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp50 juta, dan paling banyak Rp1 miliar.

Dari informasi yang dirangkum, pola dugaan korupsi itu seperti mark up, yakni adanya perbedaan harga barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan.

Laporan Sakrin