Gubernur HD : Kades di Sumsel Samakan Persepsi Penggunaan Dana Desa

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Para kepala desa (Kades) di Sumatera Selatan diharapkan untuk tidak main-main di dalam pengelolaan dana desa. Karena itu dibutuhkan informasi yang sama dalam pengelolan dana desa salah satunya melalui pelatihan, seminar atau workshop.

Demikian diungkapnya ketika menyampaikan sambutan dalam Seminar dan Workshop Nasional tentang Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES oleh Harian Sumatera Ekpress, yang dihadiri langsung oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) RI, Eko Putro Sandjojo yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu kemarin (27/2/2019).

“Mohon kepada Pak Kapolda dan Kajati, para kades ini dapat diberikan bimbingan hukum agar bisa menyamakan persepsi. Karena para Kades ini latar belakang yang berbeda,” harap Gubernur.

Dihadapan para Kades se Sumsel ini, Herman Deru juga memberikan apresiasi pada Kementerian Desa PDT RI yang telah menggelar Seminar dan Workshop Nasional tentang tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES. Sehingga nantinya melalui pembinaan tersebut pembanguan di desa berjalan selaras dengan pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Adanya perbedaan latar belakang pendidikan serta kepentingan desa. Menjadi kendala lambannya pembanguan di desa. Bantuan pusat 1 Miliar satu desa bila tidak terorganisir dengan baik dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu para Kades ini haruslah diberikan pembinaan,” harapnya.

Herman Deru menilai suksesnya pembangunan di desa akan mendorong majunya suatu Negara. Karena itu tidak salah jika Presiden mengambil kebijakan melalui programnya mengalokasikan dana yang nilainya tidak terhingga untuk desa.

“Bukan pusat saja yang punya perhatian. Kita Pemerintah Provinsi ikut mambantu. Tahun ini ada sekitar Rp 100 Milyar melalui APBD. Tiap satu desa mendapat Rp 25 juta. Dengan rincian diantaranya 5 juta untuk PKK, 5 juta untuk karang taruna, 5 Juta untuk Pos Yandu dan selebihnya untuk uang operasional kades. Bila ini berjalan sukses kita akan tambah lagi kedepannya menjadi dua tau tiga kali lipat,” katanya.

Sementara itu Menteri Kemendes PDT RI, Eko Putro Sandjojo menyampaikan salah satu Visi dan Misi Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat pertumbuhan ekonomi desa untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Pak Presiden telah menaikan dana desa dari Rp 20,67 Triliun menjadi Rp 46,78 Triliun, dengan kenaikan dua kali lipat itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya. (anto narasoma)