Hendak Unras Pusri, Kapolsek Kalidoni Ajak Dialog LSM GPK

- Jurnalis

Senin, 13 Desember 2021 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolsek Kalidoni AKP Irwan Siddik bersama Humas PT Pusri Suryo Hartono dan Bhabinsa ajak dialog Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Kerakyatan [LSM GPK] yang hendak berunjuk rasa [unras] di depan kantor PT Pusri Palembang, Senin [13/12/2021].

Kapolsek Kalidoni AKP Irwan Siddik bersama Humas PT Pusri Suryo Hartono dan Bhabinsa ajak dialog Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Kerakyatan [LSM GPK] yang hendak berunjuk rasa [unras] di depan kantor PT Pusri Palembang, Senin [13/12/2021].

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kapolsek Kalidoni AKP Irwan Siddik bersama Humas PT Pusri Suryo Hartono dan Bhabinsa ajak dialog Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Kerakyatan [LSM GPK] yang hendak berunjuk rasa [unras] di depan kantor PT Pusri Palembang, Senin [13/12/2021].

“Personil yang di turunkan dalam pengamanan aksi berjumlah 48 personil gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polsek Kalidoni,” ujar AKP Irwan Siddik.

“Sebelum aksi di mulai, kita langsung ajak mereka (LSM GPK) untuk berdialog, jadi belum sempat terjadinya aksi unjuk rasa,” pungkasnya.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Disinggung soal isi tuntutan dari LSM GPK, Kapolsek Kalidoni AKP Irwan Siddik mengatakan, ada tiga tuntutan yang di minta oleh LSM GPK.

“Salah satu isi dari pernyataan sikap dari LSM GPK adalah tentang temuan BPK tahun 2019 tentang kerugian negara sebesar 14 Milyar, dan meminta semua oknum pejabat PT Pusri diperiksa,” lanjut Irwan Siddik.

“Karna ini masuk wilayah hukum Polsek Kalidoni, maka kita bertanggung jawab pengamanan Objek Vital PT Pusri, dan semua berjalan dengan Kondusif,” imbuhnya.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Saat di minta keterangan, VP Humas PT Pusri Suryo Hartono menjelaskan, sebenarnya temuan BPK tahun 2019 terkait kerugian negara 14 Milyar sudah Close.

“Semua sudah kita tindak lanjuti dan sudah di laporkan ke BPK atas temuan-temuan tersebut, dan sudah di Crosscek oleh BPK,” ujar Suryo.

“Kita juga secara resmi sudah mendapat Surat dari BPK dan sudah di Close. Karna temuan-temuan tersebut sudah di tindak lanjuti oleh BPK,” tegasnya. [Suherman]

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal
Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama
Korupsi Lampu Jalan Palembang, Dua Tersangka Ditahan! Kerugian Negara Rp3,07 Miliar
BREAKING NEWS: Bapenda Palembang Pasang Plang Penunggak Pajak di Dua Objek STIMIK IGM

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Senin, 2 November 2026 - 12:56 WIB

HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB