Demokrasi dan Kitab Suci

Oleh : Abror Vandozer

WIDEAZONE.COM–Substansinya, demokrasi sebuah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus tata kehidupan komunal mereka. Tentu saja, yang akan mereka angkat atau pilih hanyalah orang yang disukai. Mereka tidak boleh dipaksa untuk memilih, karena ini merupakan suatu sistem ekonomi, sosial atau politik yang tidak mereka kenal atau tak mereka sukai. Mereka berhak mengontrol dan mengevaluasi pemimpin yang melakukan kesalahan serta berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia serta  partisipasinya dalam mengambil keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan) dan prinsip human right (hak asasi manusia). Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang. Baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan kapan saja agar terwujud masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.

Satu teks filsafat yang paling menarik tentang demokrasi di masa Yunani Kuno adalah karya Aristoteles yang disebut sebagai politeia, atau politics. Buku tersebut juga sangat menantang untuk dibaca. Di satu sisi, buku itu berbicara soal prinsip-prinsip teoritis bagi tata politik negara ataupun pemerintahan. Di sisi lain, buku tersebut juga banyak berbicara soal situasi aktual masyarakat Yunani Kuno yang memang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Percampuran antara “yang teoritis” dan “yang praktis” terkait dengan ilmu politik amat kental di dalam buku tersebut.

Aristoteles memulai dengan pengandaian dasar tentang apa itu negara dan siapa itu manusia. Baginya, negara adalah sesuatu yang alamiah. Karena pada hakikatnya, manusia adalah mahluk politis. Dengan kata lain, karena manusia, secara alamiah adalah mahluk politis, maka, sebagai komunitas politis, negara pun adalah sesuatu yang ada secara alamiah. Dengan demikian, tulis Aristoteles adalah jelas bahwa negara adalah ciptaan dari alam dan manusia secara alamiah, seperti ujud ‘binatang’ yang politis.

Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tak punya negara atau yang tak tergabung dengan komunitas politis tersebut? Aristoteles secara jelas membedakan antara orang-orang yang tak memiliki negara secara sengaja di satu sisi dan orang-orang yang terpaksa tidak memiliki negara. Orang-orang yang memilih untuk tak bernegara, bagi Aristoteles, adalah orang-orang yang jahat, sekaligus tidak mengenal hukum, pecinta perang dan kekacauan yang kejam.

Benarkah manusia adalah mahluk politis dalam arti mahluk yang membentuk polis atau kota atau komunitas politis? Benarkah secara alamiah dia terdorong untuk hidup bersama manusia-manusia lainnya dalam satu komunitas? Ini jelas merupakan pengandaian antropologis dari filsafat politik Aristoteles. Menurut saya, ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga selalu berpijak pada pengalaman nyata manusia-manusia konkret di dunia. Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa komunitas. Identitasnya sebagai manusia, termasuk kediriannya pun diberikan komunitas tempat ia hidup dan berkembang. Ada hubungan timbal balik antara manusia dan komunitasnya. Di satu sisi, manusia menciptakan komunitasnya. Di sisi lain ia pun diciptakan oleh komunitasnya.

Ketika kita berbicara tentang tirani kekuasaan, penguasa memimpin rakyat untuk kebaikan rakyatnya dan ketika ia menjadi rakyat kembali dan penguasa lain yang memimpin, ia pun, si mantan penguasa politik akan diperhatikan kepentingannya. Seluruh praktik demokrasi yang terjadi di dunia ini sebenarnya berpijak pada prinsip ini. Tentu saja, seperti juga di jaman Aristoteles hidup, banyak penyelewengan yang terjadi di dalam politik demokratis. Misalnya, sang penguasa politis ingin tetap berada sebagai penguasa, bukan karena untuk melayani kepentingan rakyatnya, melainkan untuk memperkaya diri, maupun kelompoknya.

Padahal mereka sebenarnya tahu bahwa jika memerintah dengan jelek, maka setelah turun dari kursi pemerintahan, mereka akan dibenci. Demi kebaikan seluruh rakyat dan kebaikan dirinya sendiri, maka seorang penguasa politis harus memerintah dengan baik dan adil. Menurut hemat saya adalah sesuatu yang amat logis dan amat penting di dalam seluruh logika demokrasi, yang menjadi paradigma politik dominan di seluruh dunia. Belum terciptanya demokrasi di Indonesia bukan berarti, bahwa demokrasi, sebagai konsep dan tujuan politis, cacat. Sebaliknya proses demokratisasi belumlah kelar di Indonesia serta tidak ada alasan untuk berhenti sekarang.

Banyak kalangan non-muslim (individual dan institusi) yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi dan mereka ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi menuju demokrasi. Robin Wright, pakar Timur Tengah dan dunia Islam yang cukup terkenal menulis di Journal of Democracy (1996) bahwa Islam dan budaya Islam bukanlah penghalang bagi terjadinya modernitas politik.

Peraih Nobel Gunnar Myrdal dalam karya magnum opus-nya “Asian Drama” mengidentifikasi seperangkat modernisasi ideal termasuk di dalamnya demokrasi. Berkenaan dengan agama secara umum dan Islam khususnya, dia mengatakan, “Doktrin dasar dari agama-agama Hindu, Islam dan Budha tidaklah bertentangan dengan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin Islam dan relatif kurang eksplisit doktrin Budha, cukup maju untuk mendukung reformasi sejajar dengan idealisme modernisasi.

Apabila demokrasi identik dengan egalitarianisme, maka Islam dan Budha dapat memberikan dukungan bagi salah satu idealisme modernisasi khususnya reformasi egalitarian. John O. Voll dan John L. Esposito, dua pakar yang menjembatani Barat dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat ketemu. Menurut kedua pakar ini, dalam khazanah Islam terkandung konsep yang memberikan fondasi bagi muslim kontemporer untuk mengembangkan program demokrasi Islam yang otentik. Dalam menjelaskan sejumlah miskonsepsi umum di Barat, Graham E Fuller (mantan Wakil Direktur National Intelligence Council di CIA) menulis di Jurnal Foreign Affairs:

Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan dari rakyat khususnya, oleh mayoritas pemerintahan karena kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Realitasnya, Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek-aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting dalah aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam. Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik, maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya ada tiga unsur pokok yang berdasarkan petunjuk dan visi Alquran di satu sisi dan preseden nabi dan empat khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) di sisi lain.