Reses Dapil II Palembang, Danu Mirwando: APBD Rp4 Triliun Kantor Lurah Masih Numpang

- Jurnalis

Kamis, 8 April 2021 - 16:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi IV Anggota DPRD Dapil II dan sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem Kota Palembang, M Danu Mirwando SH

Komisi IV Anggota DPRD Dapil II dan sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem Kota Palembang, M Danu Mirwando SH

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG – Guna menyerap aspirasi dari masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang daerah pemilihan (Dapil) II melakukan kunjungan reses tahap pertama tahun 2021, di Gedung Kecamatan Sukarami, Palembang, Kamis (9/4/2021).

Terkait pengajuan usulan meliputi Insfratruktur, PDAM, Lampu Jalan, kesehatan dan bantuan Masjid.

M Danu Mirwando SH mengatakan, usulan aspirasi warga diwakili RT/ RW pada umumnya soal Insfratruktur. Menurutnya secara krusial adalah soal masalah kantor lurah yang sampai ini belum ada atau masih sewa,  sebab kantor lurah pelayanan masyarakat.

“Malu APBD Rp4 triliun. Namun masih menyewa. Maka dari itu mohon perhatian Pemkot untuk segera membangun kantor lurah Sukodadi yang sekarang masih numpang,” jelas Komisi IV DPRD Palembang.

Baca Juga:  Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel Kolaborasi Dorong UMKM Lokal Melalui Hiburan Rakyat dan Undian Super Grand Prize Pesirah

Selanjutnya, PDAM terkait pemasangan ke rumah warga yang selama ini tertunda dari tahun 2014. Mulai action terlaksana pengerjaan baru tahun 2020-2021. Mudah-mudahan setahun ini
usulan warga bisa terlaksana dengan baik pasangan PDAM ke rumah warga.

“Khusus warga baru mendaftar tahun ini harap antri dan bersabar karena kurang tenaga dilapangan. Tahun 2014 ada 6000 pelanggan yang sudah mengantri untuk dikerjakan. Perhari 20 rumah pelanggan yang dipasang,” ujarnya.

Harapannya, aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan  bisa menampung lebih banyak lagi. Pada umumnya bukan masalah Insfratruktur tapi ada masukan dari RT RW untuk warga miskin tidak produktif lagi.

Baca Juga:  Gubernur Herman Deru Wajibkan Pemberi Kerja di Sumsel Lapor Loker Melalui SIAPkerja

“Kami harap ada aspirasi perwakilan RT RW tentang warga miskin. Kalau Insfratruktur itu umum. Sehingga aspirasi bisa disampaikan melalui sidang paripurna DPRD kota Palembang,” paparnya.

Di tempat sama, Ketua reses Dapil II, Mulyadi menyebutkan bahwa usulan aspirasi warga ditahun 2021 akan masuk untuk disampaikan APBD tahun 2022.

” Usulan warga tahun 2021, nantinya bisa ditindaklanjuti tahun 2022. Karena tidak bisa kita melakukan di tahun ini karena di atur sistem. Tetapi sekarang sudah berjalan untuk anggaran 2021,” kata Anggota Fraksi Demokrat komisi IV bidang pembangunan.

Laporan Abror Vandozer

Berita Terkait

Dualisme Penanganan Parkir Rajawali Village, PT Kuala Permai Soroti Langkah DPRD
Aksi Tawuran Brutal di Lambidaro Palembang, Enam Pemuda Direhabilitasi
Aksi Pengoplosan LPG di OKU Timur Terbongkar, Tersangka Terancam 6 Tahun Kurungan
PN Palembang Tegaskan Eksekusi Lahan Eks Cineplex Cinde Sah, Perlawanan Tergugat Tak Hentikan Pelaksanaan
DPP PKB Tetapkan KSB Definitif DPC se-Sumsel, Sejumlah Pengurus Diganti Usai Evaluasi Kinerja
Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎
ASAS SMKN Sumsel Masuki Hari Ketiga, 644 Siswa Ikuti Penentuan Kenaikan Tingkat
Sidang Isbat Massal Polres OKU Timur Diikuti 80 Pasangan

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:17 WIB

Dualisme Penanganan Parkir Rajawali Village, PT Kuala Permai Soroti Langkah DPRD

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:09 WIB

Aksi Tawuran Brutal di Lambidaro Palembang, Enam Pemuda Direhabilitasi

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:56 WIB

Aksi Pengoplosan LPG di OKU Timur Terbongkar, Tersangka Terancam 6 Tahun Kurungan

Jumat, 12 Juni 2026 - 08:06 WIB

DPP PKB Tetapkan KSB Definitif DPC se-Sumsel, Sejumlah Pengurus Diganti Usai Evaluasi Kinerja

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:43 WIB

Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎

Berita Terbaru