Tata Kelola Iklim Lahan Gambut di Sumsel Alami Kerusakan

- Jurnalis

Sabtu, 21 September 2019 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), M. Khoirul Sobri

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), M. Khoirul Sobri

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Proses masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan hanya sekedar dari kabut asap. Selain izin yang diberikan kepada perusahaan tidak benar, proses penegakan hukum juga harus berjalan.

Organisasi pemerhati dan peduli terhdap lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel, Muhammad Khairul Sobri selaku Direktur Eksekutif mengungkapkan, jumlah tata kelola iklim lahan gambut di Sumsel yang rusak sekitar 1,2 juta hektar. Sedangkan untuk di dalam lahan gambutnya ada 900 ribu hektar, Sabtu (21/9/2019).

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

“Semua izin yang dibebankan ada 900 ribu hektar, inilah yang membuat iklim tersebut akan rusak. Jika gambut itu bagus bisa menjadi pemadam api, tapi apabila gambut tersebut kering bisa menjadi ancaman asap yang mudah sekali terbakar,” bebernya.

“Jangan sampai terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pencabutan izin dan RPU harus konkret,” tegas Khairul.

Dia menginginkan, agar kedepan ada pemulihan lahan gambut, seperti di dalamnya harus ditanami tanaman endemik, tidak di kanal-kanal seperti dilakukan perusahaan-perusahaan, karena kanal yang dibuat perusahaan itu bisa membuat gambut kering.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

“Disinilah letak akar masalahnya, kanal-kanal yang dibuat perusahaan bukan kanal tempat menampung air, tapi hal tersebut mengakibatkan terjadi kekeringan sehingga membuat gambut menjadi kering,” ungkap Shobri.

Dirinya meminta Pemerintah Provinsi Sumsel harus respon cepat tanggap dalam menanganinya, seperti membagikan masker sesuai tingkatan. “Jika udara tidak sehat jenis masker digunakan N95. Pemakaian masker harus sesuai standar WHO yang harus diterapkan pemerintah,” terangnya.

 

Laporan : Abror Vandozer

 

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru