Respon Cepat Layanan: BPKAD OKU Timur Hadirkan SimPle SPaDu

WIDEAZONE.com, OKU TIMUR |
Terobosan baru dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kabupaten OKU Timur dengan menghadirkan inovasi Sinergi Pelayanan SP2D Cepat, Akurat, dan Terpadu [SimPle SPaDu] untuk menunjang pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan daerah.

Inovasi terbaru ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif, sekaligus menjadi langkah nyata mendukung reformasi birokrasi di daerah.

Demikian diungkap Kepala BPKAD OKU Timur, Agustian Pahrimale SH MH saat launching dan sosialisasi implementasi strategi SimPle SPaDu Untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, di Ruang Bina Praja, Pemkab OKU Timur, Kamis 16 Oktober 2025.

Menurut Agus, berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2022 s/d tahun 2023 diketahui bahwa rata-rata waktu penyelesaian penerbitan SP2D di Kabupaten OKU Timur masih mencapai 2 sampai 5 hari kerja.

“Kondisi ini tentu perlu kita perbaiki agar pelayanan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan respinsif terhadap kebututuhan perangkat daerah,” ujarnya.

SimPel SPaDu, sebut Agus, bukan hanya sekadar sistem elektronik, tetapi juga merupakan strategi transformasi pelayanan keuangan daerah yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan transparansi. “Melalui SimPel SPaDu, kami mengimplementasikan langkah inovatif yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan SP2D, mulai dari validasi administrasi, verifikasi dokumen, hingga tahap pencairan dana, dengan memanfaatkan teknologi digital dan koordinasi lintas perangkat daerah,” jelasnya.

“Sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat waktu, dan bebas dari hambatan birokrasi yang berlebihan,” jelas dia.

Disamping itu, penerapan SimPel SPaDu
diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pencairan dana kegiatan.

“Meminimalkan kesalahan administrasi melalui sistem verifikasi digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena setiap proses dapat dipantau secara langsung oleh OPD serta Mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan profesional di lingkungan pengelola keuangan daerah,” pungkasnya.

Lapran Rizal Arisandi | Editor AbV