Respon Andreas Soal 13 Murid SDN 178 Palembang Mual-Muntah Pasca Santap MBG

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Anggota DPRD Kota Palembang Andreas Okdi Priantoro secara mendadak merespon peristiwa 13 murid SD Negeri 178 pasca menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis [MBG] beberapa waktu lalu.

Setibanya di sekolah pada 1 Oktober 2025, Andreas langsung disambut dengan penjelasan jajaran guru soal kronologi belasan peserta didik tiba-tiba merasa mual di ruang kelas.

“Kami langsung membawa anak-anak ke UKS dan memberikan pertolongan pertama. Namun sebagian tetap harus dirujuk ke Puskesmas,” ujar salah satu guru kepada Andreas.

Sepanjang dialog, Andreas terlihat mendengarkan dengan seksama. Ia mencatat poin-poin penting dan sesekali mengangguk menanggapi penjelasan pihak sekolah.

Pengakuan Murid

Tidak hanya guru, Andreas juga menyapa beberapa siswa yang sempat menjadi korban. Dengan nada tenang, ia menanyakan kondisi mereka.

“Sekarang sudah sehat, Nak?” tanya Andreas sambil tersenyum. Seorang siswa menjawab malu-malu, “Sudah, Pak.”

Momen tersebut membuat suasana kunjungan menjadi cair dan humanis. Sejumlah orang tua siswa yang hadir juga menyampaikan kekhawatiran mereka jika kasus serupa terulang kembali.

DPRD Akan Panggil Dinas Terkait

Dalam keterangan pers, Andreas menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan langsung kondisi sekolah setelah kejadian.

“Melihat langsung, mendengar langsung, jauh lebih penting daripada hanya menerima laporan di atas kertas. Kita bisa tahu bagaimana respon guru, UKS, dan apa saja kendalanya saat kejadian,” kata Andreas.

Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari distribusi makanan, higienitas penyajian, hingga SOP penanganan darurat di sekolah.

“Kami ingin memastikan, makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan bergizi,” tegasnya.

Kalau distribusi perlu diubah jadi dua kali sehari seperti rekomendasi Ombudsman, itu harus dipertimbangkan serius,” sebut dia.

Fraksi PDIP ini juga menyoroti pentingnya penguatan UKS di sekolah. “Golden hour dalam penanganan sangat penting. Sekolah harus siap dengan protokol pertolongan pertama agar keselamatan siswa tidak terancam,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendorong audit total atas pelaksanaan MBG di Kota Palembang.

“Kejadian ini jangan dianggap sepele. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita, generasi penerus bangsa,” tukasnya.

Standar Minimal Harus Dipenuhi

Lebih jauh, Andreas menekankan bahwa seluruh Sentra Penyedia Program Bergizi Gratis (SPPBG) di Palembang ke depan harus memenuhi standar dasar: memiliki sertifikat halal, sertifikat laik higiene, serta sertifikat penggunaan air layak pakai.

“Ketiga hal ini adalah standar minimal dapur agar keamanan pangan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada SPPBG yang bandel, harus ditutup dan tidak diberi izin operasional kembali,” tegas Andreas.

Editor Abror Vandozer