Ratu Dewa Pastikan Kesiapan Terminal Karya Jaya sebagai Kantong Parkir

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan kesiapan terminal Karya Jaya sebagai kantong parkir untuk kendaraan bertonase besar sebelum memasuki kawasan perkotaan.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan pengaturan lalu lintas kendaraan besar pengangkut di jalan-jalan protokol.

“Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku pemilik aset Terminal Karya Jaya,” ujarnya saat meninjau terminal Karya Jaya pada Selasa 16 September 2025.

Menurutnya, terminal ini menjadi lokasi representatif untuk menampung kendaraan besar sehingga tidak menimbulkan kemacetan maupun potensi kecelakaan di dalam kota.

“Alhamdulillah, hari ini kepala balai juga hadir untuk melihat kesiapan terminal karya jaya untuk dijadikan kantong parkir. Jangan sampai nyawa masyarakat jadi korban sia-sia. Banyak desakan dari warga agar segera dicarikan solusi, dan pagi ini kita tindak lanjuti hasil rapat kemarin,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Wali Kota [Perwali], kendaraan besar baru diperbolehkan masuk Kota Palembang mulai pukul 21.00 WIB. Namun, dalam praktiknya masih banyak truk trailer dan fuso yang beroperasi di luar ketentuan.

“Kemarin kita sudah minta dihentikan mulai dari Jalan Parameswara, sambil menunggu kantong parkir disiapkan,” tambahnya.

Berdasarkan pengalaman saat arus mudik Lebaran, Terminal Karya Jaya mampu menampung sekitar 75 kendaraan.

Kapasitas itu, kata Ratu Dewa, akan dievaluasi kembali agar dapat menampung hingga 150 unit, tentunya dengan pengecekan kekuatan dan daya tampung.

Selain Terminal Karya Jaya, Ratu Dewa mengungkapkan sempat ada opsi lahan milik alex noerdin, namun setelah koordinasi dengan pihak kepolisian, lokasi tersebut dinilai tidak memungkinkan. Karena itu, untuk di terminal karya jaya akan ada perbaikan fasilitas, seperti pengecoran jalan, penerangan, hingga pemasangan CCTV.

“Hari ini surat resmi ke balai langsung kita buat, sembari administrasi berjalan kendaraan besar juga sudah bisa diarahkan ke sini. Jika ada yang masih melanggar, kepolisian akan bertindak dengan penilangan, sementara dinas perhubungan hanya bisa mengarahkan,” tegasnya. [AbV/red]