Praktik Politik Uang Sering Terjadi H-1 Pemungutan Suara

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Bawaslu RI menyebutkan, praktik politik uang kerap terjadi sebelum masa kampanye hingga H-1 pemungutan suara pemilu dan pilkada. Bahkan, terdapat praktik transaksi politik uang secara digital.

“Termasuk juga kegiatan sosial. Yang diwarnai politik luar dan program pemerintah,” kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam pidatonya di acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Berdasarkan pemetaan Bawaslu soal IKP (Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan), Maluku Utara (100) paling rawan politik uang. Kemudian, diikuti empat provinsi lainnya, yakni Lampung (55,56), Jawa Barat (50), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89).

Namun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Selanjutnya, ada Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya