Posko Terpadu hingga Insentif Petugas Upaya Tanggulangi Dampak Karhutla di Palembang

4 Titik Posko Terpadu Jadi Prioritas Karhutla

Pj Walikota Palembang Ratu Dewa meninjau posko terpadu Kecamatan Sematang Borang, Kamis 12 Oktober 2023.
Pj Walikota Palembang Ratu Dewa meninjau posko terpadu Kecamatan Sematang Borang, Kamis 12 Oktober 2023.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam menanggulangi dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di antaranya mendirikan Posko Terpadu hingga pemberian insentif bagi petugas. 

Selain itu, PJ Walikota Palembang Ratu Dewa akan memberikan insentif kepada para petugas yang berjibaku di lapangan dalam menanggulangi Karhutla.

banner 468x60

Salah satu lokasi yang dijadikan Posko Terpadu Karhutla yakni bertempat di Kantor Kecamatan Sematang Borang.

Dari tinjauan langsung PJ Walikota, nampak di posko tersebut sudah standby mobil damkar dan juga berbagai peralatan pemadam lainnya.

“Bersama bapak Dandim, kita melihat langsung kesiapan teman-teman TNI, Polri dan Pemerintah Kota secara terpadu posko untuk penanganan Karhutla, saya kira itu adalah contoh yang baik,” ujar Ratu Dewa saat meninjau posko, Kamis 12 Oktober 2023.

Ia menyampaikan bahwa dari hasil rapat sebelumnya, ada empat titik kecamatan yang jadi prioritas Karhutla. “Meliputi Sematang Borang, Kertapati, Gandus dan Sukarami,” ungkapnya.

Kita akan berkolaborasi bersama, sambung RD sapaan akrab Ratu Dewa, baik dari segi program, peralatan dan lain sebagainya hingga ini menjadi suatu kekuatan.

“Di mana ada titik api di lahan-lahan warga segera kita atasi, posko ini standby selalu,” bebernya.

Berkaitan dengan insentif para petugas, Ratu Dewa menyampaikan bahwa sebelumnya juga ada arahan dari Gubernur.

“Kaitan dengan biaya tambahan untuk kesejahteraan tim yang turun di lapangan dan ini sudah kita buat formulanya,” ujar dia.

“Kita akomodir baik itu dari TNI, Polri, termasuk pemkot dari teman-teman pemadam, Pol PP dan stakeholder lainya kita himpun baru nanti akan kita keluarkan regulasinya berupa surat keputusan dari walikota,” tutupnya. [AbV/PI]