Polemik Pilbup-Wabup Muaraenim “Masa Jabatan Hingga Anggaran”

Anggaran Pemilihan Kabupaten Muara Enim

Terkait dengan pemilihan yang akan diselenggarakan apakah mengacu pada pasal 176 yang mengatur estimasi jabatan di atas atau di bawah 18 bulan? Liono pun menjelaskan tentunya kami selaku lembaga legislatif berpedoman pada aturan dan kami pun sudah diundang langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan empat pimpinan dan disaksikan pak Sekwan. Undangan tersebut untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang ditujukan ke pada Gubernur Sumsel, kami mendapat tembusannya,” urainya. 

Jawaban langsung, kami diterima Dirjen dan Direktur Otda, pada 3 Agustus 2022, bisa dilanjutkan dengan proses. “Perlu digarisbawahi, kami [DPRD] berpedoman pada undang undang dan peraturan yang ada, pemilihan bupati-wabup di lembaga DPRD, meneruskan sisa masa jabatan 2018-2023,” ucapnya. 

Disinggung tentang anggaran untuk pemilihan, Ketua DPRD Muara Enim ini menegaskan terkait proses pemilihan kami tidak memakai anggaran apapun, hanya memakai anggaran yang ada, melekat pada Sekretariat DPRD Muara Enim yang telah dianggarkan satu tahun,” tuturnya. 

Laporan Abv/Arif RH | Editor Abror Vandozer

Halaman : 1 2 3 4 5