Polemik Pilbup-Wabup Muaraenim “Masa Jabatan Hingga Anggaran”

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Polemik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim oleh DPRD Muara Enim menuai sorotan tajam publik. 

“Di mana, berdasarkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri [Mendagri] nomor 131.16.5829 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 bahwa Ir H Ahmad Yani MM diangkat dan disahkan sebagai Bupati Muara Enim dengan masa jabatan 2018 hingga 2023 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.16.5830 tahun 2018 tanggal 5 September 2018, H Juarsah SH diangkat, disahkan sebagai Wakil Bupati Muara Enim dengan masa jabatan tahun 2018 hingga 2023, dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 18 September 2023 dan hal tersebut merupakan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018,” ungkap Wakil Ketua LBH Sriwijaya IUS Institut, M Jayanto SH MH saat konferensi pers di South Station Palembang, Senin [05/09/2022].

Jayanto menjelaskan keputusan Mendagri nomor 131.16-4003 tahun 2020 tanggal 25 November 2020, H Juarsah SH disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Muara Enim dengan sisa masa jabatan 2018-2023 dan disahkan pemberhentiannya sebagai Wakil Bupati Muara Enim masa jabatan 2018-2023.

Bahkan, Jayanto berujar dikarenakan H Juarsah SH berstatus tersangka dalam kasus korupsi dan 25 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim [dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim] juga ditetapkan sebagai tersangka. “Karena hal tersebut dilakukan penahanan terhadap Juarsah sejak 15 Februari 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK oleh Penyidik pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” jelasnya. 

“Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16-1127 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, diangkat lah Dr H Nasrun Umar SH MM sebagai Pejabat Bupati Muara Enim terhitung sejak pelantikan pada 11 Mei 2021,” tambahnya. 

Menurut Jayanto, H Juarsah SH telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Register Perkara Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 24 Juni 2021 dan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan pemberhentian sementara Bupati Muara Enim.

Maka pada 5 Agustus 2021 melalui Kepmendagri nomor 131.16-3908 tahun 2021, H Juarsah SH diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Muara Enim sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dia menjelaskan, Dr H Nasrun Umar SH MM diangkat sebagai Pejabat Bupati Muara Enim berakhir 11 Mei 2022.

Sebagai upaya, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta terciptanya ketertiban administrasi di Kabupaten Muara Enim dan mengisi kekosongan jabatan. 

Akhirnya, sambung Jayanto, Gubernur Sumatera Selatan melalui surat nomor 131/1701/I/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Usulan Pengangkatan Pj. Bupati Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, antara lain mengusulkan Kurniawan AP MSi yang menjabat Kepala Badan Kesbangpol Sumsel sebagai Pejabat Bupati Muara Enim dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16-1363 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Juni 2022 maka diangkatlah Kurniawan sebagai Pejabat Bupati Muara Enim.

Bahwa sejak H Juarsah SH ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan pada point 5 dan point 6.

Sejak saat itu status Juarsah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Muara Enim sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kata lain H Juarsah SH masih menjabat sebagai Bupati Muara Enim Defenitif sampai dengan  proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan petikan putusan nomor 2213 K/Pid.Sus/2022, Permohonan Kasasi yang diajukan oleh  H Juarsah SH sebagai terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan ditolak, yang mana putusan tersebut diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu,15 Juni 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama serta dihadiri oleh Ketua Majelis dan juga dihadiri oleh hakim hakim anggota serta panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

“Yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal ini sejalan dengan pasal 195 KUHAP yang menyatakan ‘semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum’, dan berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6-U/2896/HK.03/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, bahwa Putusan kasasi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada sidang terbuka untuk umum,” ujarnya. 

Bahwa berdasarkan poin 9 di atas telah terjadi kekosongan Jabatan Bupati Kabupaten Muara Enim sejak tanggal 15 Juni 2022 dan kekosongan Jabatan Wakil Bupati Muara Enim sejak tanggal 20 Oktober 2020 karena Bupati dan Wakil Bupati terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya