Polemik Pilbup-Wabup Muaraenim “Masa Jabatan Hingga Anggaran”

Sisa Masa Jabatan dan Efisiensi Anggaran

Bahwa apabila hal ini tetap dilaksanakan oleh DPRD Muara Enim untuk melaksanakan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Jabatan 2018-2023 maka dikhawatirkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD Muara Enim sehingga produk yang dihasilkan oleh DPRD Muara Enim terhadap pemilihan Calon Wakil Bupati Muara Enim sisa Jabatan 2018-2023 adalah produk yang cacat hukum.

Jayanto menegaskan apabila DPRD Kabupaten Muara Enim tetap melaksanakan Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan 2018-2023, dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim.

“Berdasarkan uraian poin 14 di atas, maka kepada pihak-pihak terkait untuk menunda pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Jabatan 2018-2023 serta berkonsultasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang mengenai penjabaran dan penjelasan mengenai Pasal 174  dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,” tandasnya. 

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya