Pilwabup Muaraenim Inkonstitusional!! ini Alasannya

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Sriwijaya IUS Institut Muhammad Jayanto SH MH menilai pemilihan wakil bupati [pilwabup] yang dilaksanakan DPRD Muara Enim pada Selasa [06/09], cacat hukum dan inkonstitusional. 

“Faktanya sisa masa jabatan wakil bupati Muara Enim sudah tidak lagi 18 bulan, di September ini saja. Artinya kalau lewat bulan ini tersisa 11 bulan lagi,” ungkap Jayanto melalu sambungan seluler,” Kamis [08/09/2022].

Jayanto menegaskan Pilwabup ini menabrak aturan hukum itu sendiri, bahwa sudah ada batasan bahwa 18 bulan itu kewenangan Mendagri tertuang pada Undang Undang 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 174 ayat 7, dalam hal ini bahwa dalam sisa masa jabatan kurang 18 bulan, presiden menetapkan penjabat gubernur dan menteri menetapkan penjabat bupati atau walikota. “Jadi kewenangannya kembali ke Mendagri, karena sisa jabatannya di bawah 18 bulan, tapi kalau memang di atas 18 bulan prosedurnya seperti itu,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Jayanto menguraikan dalam UU 10/2016 pasal 176 ayat 4, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya