Pilwabup Muaraenim Inkonstitusional!! ini Alasannya

Pilwabup Muara Enim, ujar Jayanto seolah dipaksakan. Pilwabup dengan sisa masa jabatan 2018-2023 dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat Serasan Sekundang. “Apabila agenda tersebut tidak dijadwalkan dan tidak dianggarkan maka Pilwabup saat ini yang akan dilakukan oleh DPRD, sudah pasti dipertanyakan menggunakan anggaran yang mana,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki BSc menyampaikan tentunya kami selaku lembaga legislatif berpedoman pada aturan dan kami pun sudah diundang langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan empat pimpinan dan disaksikan pak Sekwan. Undangan tersebut untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang ditujukan ke pada Gubernur Sumsel, kami mendapat tembusannya,” urai Liono, Senin [05/09].

Jawaban langsung, kami diterima Dirjen dan Direktur Otda, pada 3 Agustus 2022, bisa dilanjutkan dengan proses. “Perlu digarisbawahi, kami [DPRD] berpedoman pada undang undang dan peraturan yang ada, pemilihan bupati-wabup di lembaga DPRD, meneruskan sisa masa jabatan 2018-2023,” ucapnya. 

Liono juga menjelaskan terkait proses pemilihan kami tidak memakai anggaran apapun, hanya memakai anggaran yang ada, melekat pada Sekretariat DPRD Muara Enim yang telah dianggarkan satu tahun. 

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya