Penjelasan Herman Deru Tepiskan Keresahan Bagi Pelaku UMKM

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kepekaan Gubernur Sumsel H Herman Deru terhadap keresahan pelaku usaha khususnya para UMKM di tengah pengetatan PPKM memang tak perlu diragukan lagi. Selain mau menemui mereka saat menyampaikan aspirasi  beberapa waktu lalu, Herman Deru juga tak sungkan hadir saat diundang berdiskusi.   

Di tengah rutinitas yang luar biasa, orang nomor satu itu tetap menyempatkan diri menjadi Keynote Speaker pada Focus Group Discussion (FGD) dengan para pedagang dan pelaku usaha UMKM bersama Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang yang digelar oleh Forum Kedai/Kafe Palembang Bersatu (FKPB) Sumsel di VIP RM Sri Melayu, Kamis (22/7}.  

Saat menjadi pembicara dalam FGD, Herman Deru sangat mengapresiasi FGD dengan tema “Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Toleransi Kebijakan Daerah Pasca  Kebijakan PPKM” tersebut. Karena menurutnya diskusi dan duduk bersama yang dilakukan FKPB ini adalah cara yang sehat dan terhormat untuk mendapatkan solusi.   

Meski fokus membahas soal ekonomi, namun Herman Deru berpesan agar dalam diskusi ini aspek kesehatan dan sosial tidak dilupakan. Karena semuanya berkaitan satu sama lain.

Terkait pengetatan PPKM, Herman Deru mengaku sangat mengerti betul apa yang dirasakan para pelaku usaha. Apalagi pemilik kedai kopi menjadi sangat terbatas berusaha dengan adanya pembatasan waktu buka hingga pukul 17.00 WIB saja. Untuk mengatasi hal ini Herman Deru meminta kedua belah pihak dalam hal ini pemerintah daerah khususnya Kota Palembang dan pelaku usaha sama-sama fleksible dan menahan ego. 

“Sebenarnya yang diinginkan pemerintah itu satu, bagaimana caranya agar warganya terjaga dari penyebaran COVID. Dan itu kuncinya satu yakni menerapkan protokol kesehatan, disiplin pakai masker dan jaga jarak,” tegas Herman Deru.   

Untuk menyikapi ini semua pihak kata Herman Deru mesti menahan ego. Sedapat mungkin dibicarakan semuanya dengan kepala dingin serta azas fleksibilitas tanpa mengesampingkan kedisiplinan hingga batas perpanjangan PPKM tanggak 25 Juli mendatang. “Sekarang ini Palembang kan di level 3. Kita sepakati dulu hentikan pandemi ini dan Kita doakan nanti setelah tanggal 25 ini menurun lagi. Sehingga kita bisa melakukan relaksasi dengan lebih luwes dari aturan sekarang. Kalau ini turun Insya Allah keinginan adik-adik untuk beroperasi sampai pukul 21.00 terkabul,” tegasnya disambut antusias para pelaku usaha yang hadir.   

Untuk bisa mengoperasikan kedai/kafe lebih longgar dari aturan yang ada sekarang, diperlukan juga peran pelaku UMKM untuk ikut bersama menekan penyebaran COVID. Caranya adalah dengan tegas menerapkan disiplin prokes di kedai masing-masing. Selalu mencegah terjadinya kerumunan dengan membatasi pengunjung 50 persen juga menurutnya harus gencar mengimbau pengunjung untuk disiplin menggunakan masker.   

“Kontraksi (penurunan omzet) pasti terjadi. Kita boleh berdebat dan berpendapat tapi Saya harap diskusi ini menghasilkan produk berupa rekomendasi yang sehat. Hasilnya akan kita kaji. Bahkan jika berbeda koridor dengan pusat ini akan kita usulkan ke Setneg sebagai bahan pertimbangan untuk pusat,” jelas Herman Deru membuat pelaku UMKM sedikit lega.   

Sementara, Ketua Umum Forum Kedai/Kafe Palembang Bersatu (FKPB) Sumsel, Rudianto Widodo menjelaskan bahwa penyelenggaraan diskusi ini adalah bentuk urgensi bagi para pedagang dan pelaku usaha. Menurut Rudianto pihaknya telah berupaya melalui audiensi bahkan aksi di jalan terkait keresahan tersebut. Sebab menurut mereka seringkali peraturan di Palembang dan secara luas Sumsel berbenturan dengan peraturan pusat sehingga dinilai tidak sesuai dengan kondisi  di daerah.   

“Inilah yang menjadi PR kita bersama dan harus dirumuskan bersama untuk direkomendasikan bersama. Bagaimana saat PPKM ini tidak berdampak pada pedagang dan pelaku usaha sembari tetap menekan penyebaran COVID-19,” imbuhnya.  

Rudianto mengaku sepakat dengan kebijakan Gubernur Sumsel yang mengajak semua pihak melihat persoalan ini tidak dari satu sisi saja. Melainkan tiga sisi yakni kesehatan, sosial dan ekonomi. Pemikiran intelektual tersebut menurut Rudianto dapat dimaknai bahwa ketiga aspek itu harus berjalan beriringan. “Ini momentum kami mengadukan keresahan kami terkait pembatasan jam operasional, penyekatan perbatasan dan PPKM. Untuk itu kami minta kebijakan internal daerah dan kami berharap dapat  solusi terbaik di forum terhormat ini,” tegasnya.   

Dalam kesempatan itu, Tim Ahli Gugus Tugas COVID Sumsel Prof Yuwono Biomed menjelaskan bahwa sejak awal kasus Covid di Sumsel tergolong kecil hanya hanya satu persen dari nasional.  Karena itu, Ia meminta masyarakat tidak ketakutan berlebihan. Apalagi saat ini vaksinasi sedang gencar dilakukan.

Ia berharap setelah vaksinasi mencapai 40 persen, dari total penduduk bisa mulai mengajukan pelonggaran regulasi. “Takut boleh tapi jangan ketakutan. Pengobatan Covid belum ada obatnya. Namun intinya obat yang paling manjur adalah makanan bergizi yang cukup. Adapun tema kegiatan kali ini adalah upaya pemulihan ekonomi melalui toleransi kebijakan daerah eksternal peraturan PPKM,” tandasnya.  

Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Palembang H Harnojoyo, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Ketua PHRI Sumsel Herlan Asfiudin, Ketua FGD Agung Fahrurozi, dan anggota FKPB.