Pemprov Sumsel, TNI/Polri Perkuat Regulasi Penanganan Ilegal Driling di Sumsel

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG | Maraknya aktivitas  penambangan minyak  liar atau Ilegal  Driling  menjadi perhatian  serius bagai Pemerintah Provinsi   Sumatera Selatan sebab aktivitas ilegal tersebut jika dibiarkan  beroperasi secara ilegal akan berdampak buruk pada kelanggsungan kelestarian alam   karena rawan terbakar yang dapat menimbulkan korban jiwa.
 
Menindak lanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor : 175.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumsel maka Pemprov Sumsel bersama dengan aparat penegak hukum yakni TNI/Polri   mengambil langkah tegas untuk mengatasi ilegal driling tersebut yang diawali dengan mengelar Forum Discusion Group (FGD) terkait Ilegal Drilling Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  bertempat  di Gedung Presisi Polda Sumsel, Senin (12/9).
 
Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya saat menghadiri FGD tersebut  berharap seluruh steakholder dan pemangku kepentingan  dengan  sigap menangani  aktivitas ilegal drilling  yang beroperasi diwilayah  Sumsel.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya