Pemerintah Terbitkan Juklak Pendanaan Pembangunan dan Pemindahan IKN

Menurut Dirjen Pengolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, keterlibatan swasta harus disertai tata kelola yang baik.

“Termasuk kepastian imbal hasil atas investasi yang dilakukan secara akuntabel, fair dan transparan,” katanya, Jumat (10/2/2023).

Sumber pendanaan APBN difokuskan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kompleks pemerintahan utama. Sedangkan dari luar APBN dikelola dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan kreatif (creative financing).

Sinergi Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan LKPP dalam mendorong percepatan pembangunan IKN bertujuan mewujudkan empat pilar visi Indonesia 2045. Yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. (JFA)

Halaman : 1 2