Optimalisasi PKS Tingkatkan Pendapatan Daerah

OPTIMALISASI Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Daerah  dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak  ada tindak lanjut, hal ini ditegaskan Koordinator Wilayah II Sumatera Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Haris.

“Kami berharap dalam butir PKS dapat dilaksanakan oleh Pemprov, Kabupaten dan Kota. Karena itu  kemandirian daerah sangat diharapkan melalui PKS dapat tingkatkan pendapatan luar bisa,” ucap Abdul Haris di Auditorium  Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel, Kamis (22/8/2019).

Abdul Haris menyebut, terkait  aset milik daerah, setidaknya  harus memenuhi empat unsur yakni clean and clear, sertifikasi, revitalisasi nilai aset dan optimalisasi azaz manfaat atas aset.

“Selama ini rasa memiliki terhadap asset daerah sangat kurang, makanya Pemda harus mengetahui, banyak sekali asset-aset pemerintah yang terbengkalai, kami akan mambantu  pelaksanaan kegiatan dengan sebaik mungkin. Semoga Sumsel  dapat menjadi contoh daerah yang maju  di pulau Sumatera. Dan kita komitmen  apa  yang dicita-citakan ini akan terwujud,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Muchtar Deluma SH MM mengatakan kepada wideazone.com, “kendala PKS yang dihadapi adalah sulitnya untuk melakukan inventarisasi, namun hal terebut tidak ada masalah ketika Pemerintah Dareh memberikan strategi yaitu berikan format kepada pemangku kebijakan seperti Lurah/Kades sesuai wilayah kerjanya untuk melakukan inventarisir”.

Turut hadir juga  dalam rapat evaluasi tersebut, Wakil Gubernur, Ir H. Mawardi Yahya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel di Wakili  DR. Eddy Wahyudi, ST MM,  Koordinator Wilayah II  KPK,  Abdul Haris, Kakanwil BPN Sumsel,  Muchtar Deluma SH, MM. Kepala Bapenda Pemprov. Sumsel, para Sekda dan  Inspektur Daerah Kab/kota Se-Sumsel. (Abror Vandozer)