Mendagri Nilai Pemberlakuan PPKM Mikro di Sumsel Belum Optimal

Situasi ini terjadi karena tidak adanya koordinasi antar-instansi terkait sehingga tidak tercipta konsep penanganan pandemi  yang tegas. ”Tidak ada skenario siapa berbuat apa sehingga semua kegiatan berjalan secara autopilot,” ucap Tito.

Padahal, koordinasi antar-instansi, seperti pemda, TNI/Polri, serta organisasi dan tokoh masyarakat, sangat diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat rukun tetangga.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Sumsel belum optimal dalam menerapkan PPKM berbasis mikro. “Tidak optimalnya PPKM berbasis mikro di Sumsel itu berdampak pada buruknya performa Sumsel dalam penanganan pandemi,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Bari, Palembang, Minggu (2/5/2021).

Ini terlihat dari empat indikator pandemi di Sumsel yang sebagian besar menunjukkan tren negatif. Untuk tingkat kesembuhan, misalnya, Sumsel hanya mencatatkan tingkat kesembuhan 87,7 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 91,3 persen.

Sementara angka kematian 4,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 2,7 persen. Ada pun dari 1.600 tempat tidur yang tersedia di Sumsel, 59 persen sudah terisi pasien Covid-19. Angka ini jauh lebih tinggi dari sebagian besar wilayah di Indonesia, yakni di bawah 30 persen. ”Ini menandakan kurangnya pencegahan sehingga banyak yang tertular,” ucap Tito.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya