Konsultasi Tafsir Putusan MK, Ombudsman RI Kunjungi MK

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan turut menambahkan bahwa pada prinsipnya MK tidak pernah menyinggung pemerintah maupun sejarah Aceh yang dihormati oleh Mahkamah. Kemudian Bawaslu mempunyai kewenangan membentuk Panwaslih khusus di Aceh, namun orang yang dilantik diserahkan oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Jadi, pada UU Pemerintah Aceh, MK tidak menyentuh sama sekali. Tandanya ada relasi bahwa MK menghormati kesejarahan Aceh. Pada UU Pemerintah Aceh tegas bahwa kewenangan itu ada di Bawaslu dan sedangkan pemilihan anggota Panwaslih ada di DPRA,” pungkas Heru. (JFA)

Halaman : 1 2