Konsultasi Tafsir Putusan MK, Ombudsman RI Kunjungi MK

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Kepala Keasistenan Utama I Ombudsman RI Nugroho Andriyanto, Kepala Pemeriksaan Laporan Nugroho Eko Martono beserta dua asisten Ombudsman RI berkunjung ke MK untuk melakukan konsultasi terkait tafsir terkait Putusan MK Nomor 61/PUU-VX/2017 dan 66/PUU/VX/2017, Senin (16/10/2023) di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung I MK.

Hal itu terkait permohonan uji materi yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 silam terhadap Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berkaitan dengan perekrutan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

“Sejatinya di Pasal 571 huruf d itu memang mencakup Pasal 57 dan 60, kemudian Putusan MK membatalkan itu, sehingga Pasal 57 dan 60 dianggap hidup kembali,” kata Pengolah Data Perkara dan Putusan MK Suryo Gilang Ramadlon.

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mendefinisikan secara pasti dan detail karena original intent pada hakikatnya dari pembentuk undang-undang—dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, dalam koridor Putusan MK Nomor 61/PUU-VX/2017 dan 66/PUU/VX/2017 menyatakan bahwa pengkhususan terhadap sejarah Aceh yang unik yakni Panwaslih Aceh punya cara tersendiri terkait dalam pemilihan tim seleksi.

Halaman : 1 2 Selanjutnya