Jika Korupsi Dana Desa Tak Tuntas,1000 Warga Turun Ke Jalan

- Jurnalis

Selasa, 12 Februari 2019 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, OKU TIMUR — Kasus dugaan Korupsi Dana Desa APBN Tahun 2018 di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan menjadi permainan yang tak masuk akal.

Untuk mengaburkan fakta sebenarnya, status saat ini seperti bola ditendang ke sana-sini. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, ada apa di balik kasus itu?

Tim Aliansi Indonesia Koordinasi langsung membuat pengaduan khusus kepada JAMWAS Kejagung RI terkait nama Jaksa yang diduga berani main mata dan menerima uang recehan.

Padahal kasus korupsi dana desa yang dialokasi dari anggaran Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) OKU Timut tahun 2018 merupakan dana yang dibutuhlan masyarakat OKU Timur, untuk membangun Infrastruktur dan Ekonomi kerakyatan, bukan untuk memperkaya diri diatas penderitaan rakyat.

Terkait soal itu, Kanda Budi Aliansi (KBA) berharap agar tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak tebang pilih terhadap Oknum – oknum pejabat OKU Timur yang turut serta menikmati dan menyukseskan uang Korupsi berjama’ah tersebut, sehingga merugikan Negara Miliaran rupiah. “Jika terjadi tebang pilih, maka perasaan rakyat akan tersakiti,” tegas Kanda Budi Aliansi kepada Wideazone.com, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Menurut Kanda Budi Aliansi (KBA) , apabila Tim penyidik tidak bekerja secara profesional sesuai SOP dan membuat kasusnya berhenti di tengah jalan, pihaknya sudah menerima permohonnan 1000 warga OKU Timur untuk tunrun ke lapangan dan melalukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumsel dan Kejari OKU Timur dalam waktu dekat.

Namun, kata Kanda Budi Aliansi, pihak Aliansi Indobesia akan melihat terlebih dahulu proses hukum yang sedang berjalan. “Apalagi bukti-bukti yang kami sampaikan ke Kejati sudah sangat falid dan terang-benderang,” tegasnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Dalam laporan ke Kejati Sumsel, pihak Aliansi Indonesia memberi informasi tentang kasus itu dari sejumlah kades, Bendahara desa serta Camat.

Terkait persoalannya, pihak Aliansi Indonesia akan membantu Kejati Sumsel dan Kejari OKU Timur mengantarkan kasusnya ini hingga ke Meja Hijau.

Itu artinya, kata Kanda Budi Aliansi, Tim kejaksaan harus berterima kasih dan kasusnya tidak dilempar ke sana-sini seperti bola ditentang ke berbagai tempat.

Menurut Kanda Budi Aliansi, pihak Aliansi Indonesia tidak pernah melaporkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur. Herannya pihak Kejari OKU Timur ikut ramai menyurakkan kasusnya. “Ada apa di balik kasus ini?” ujar Kanda Budi Aliansi seperti bertanya ke dirinya sendiri. (Anto Narasoma)

Berita Terkait

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terbaru