Jalan Umum Bebas Debu 2026, Wagub Sumsel Pastikan Jalan Khusus Tambang Gantikan Jalan Negara

WIDEAZONE.com, LAHAT | Harapan warga Kabupaten Lahat dan Muara Enim untuk terbebas dari polusi debu akibat truk batu bara kian mendekati kenyataan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Cik Ujang memastikan bahwa mulai 2026, angkutan batu bara tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan negara.

Kepastian ini disampaikan Cik Ujang saat meninjau jalan khusus pertambangan, Senin 11 Aguatus 2025. Didampingi Bupati Muara Enim Edison, ia memulai peninjauan dari Kecamatan Rawa Kidul, Kabupaten Muara Enim, hingga Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Menurutnya, jalur ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas akibat angkutan tambang.

“Masyarakat pasti senang. Debu yang selama ini mengganggu akan jauh berkurang,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, warga mengeluhkan kondisi udara yang memburuk, terutama di musim kemarau, akibat lalu lalang truk tambang di jalan negara. Selain itu, kerusakan jalan yang terjadi berulang kali membebani anggaran perbaikan.

Cik Ujang menilai kondisi jalan khusus yang ditinjau sudah memadai untuk operasional. “Sudah layak dilalui, tinggal koordinasi antarperusahaan,” kata dia.

Pemprov Sumsel menargetkan segala urusan teknis dan administratif rampung pada November 2025. Dengan begitu, pada 2026 jalur khusus sudah bisa digunakan secara penuh.

Manfaat jalur ini tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Pemisahan kendaraan berat dari jalan umum akan menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, jalur khusus diharapkan memperlancar arus distribusi batubara menuju pelabuhan tanpa mengganggu transportasi umum. Efisiensi ini juga berpotensi meningkatkan daya saing industri tambang di Sumsel.

Wagub Sumsel mengajak seluruh perusahaan tambang untuk berpartisipasi aktif, termasuk menjalin kerja sama dengan PT KAI guna menghubungkan jalur khusus ke stasiun kereta. “Kalau terhubung kereta, akan lebih cepat dan aman,” ucapnya.

Masyarakat pun berharap kebijakan ini bukan hanya janji. Mereka ingin melihat perubahan nyata di lapangan pada 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumsel menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. [AbV/red]