“Pemerintah juga memfasilitasi melalui penyelenggaraan business matching untuk mempertemukan para pelaku industri dengan para pengguna produk dalam negeri, seperti dari instansi pemerintah dan BUMN. Industri furnitur menjadi salah satu sektor andalan untuk mendukung kantor-kantor pemerintah dan sekolah,” paparnya.
Untuk strategi kedua, lanjut Putu, merupakan bentuk keniscayaan dikarenakan pasar tujuan ekspor tradisional saat ini masih terganggu akibat resesi.
“Di sisi lain, pasar nontradisional sangat potensial untuk dikelola, misalnya India dan kawasan Timur Tengah, di mana pertumbuhan sektor propertinya masih relatif stabil,” imbuhnya.
Sejalan dengan tema JIFFINA 2023, yakni “The Power of Eco-lifestyle for Global Market”, semakin tingginya environmental awareness dari konsumen furnitur diharapkan dapat mendorong para pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam produksinya sehingga bisa lebih efisien, ramah lingkungan, namun tetap dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk masyarakat. “Dengan inovasi-inovasi produksi yang lebih efisien maka konsumen dalam negeri juga akan dapat menikmati produk furnitur berkualitas karya anak bangsa,” ujar Putu.





![PT Cipta Kapasitas Nusantara [CKN] melalui _Training dan Sertifikasi BNSP Skema Instruktur KKNI Level 4 + Personal Branding_ digelar 2–4 Oktober 2026 di Hotel Ibis Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/DSC_0095_copy_2144x1282-225x129.jpg)
![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-225x129.jpg)



![PT Cipta Kapasitas Nusantara [CKN] melalui _Training dan Sertifikasi BNSP Skema Instruktur KKNI Level 4 + Personal Branding_ digelar 2–4 Oktober 2026 di Hotel Ibis Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/DSC_0095_copy_2144x1282-129x85.jpg)
![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-129x85.jpg)


![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)
