banner 2560x598

banner 2560x598

Jabatan Kamada LMP Sumsel Demisioner: Musda 10 April

  • Bagikan
Jabatan Kamada LMP Sumsel Demisioner, Musda Dilaksanakan 10 April
Jabatan Kamada LMP Sumsel Demisioner, Musda Dilaksanakan 10 April
banner 468x60

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Musyawarah Daerah Laskar Merah Putih (Musda LMP) akan diselenggarakan untuk pertama kali semenjak kekosongan jabatan Ketua Markas Daerah (Kamada) dikarenakan tutup usia, serta sempat dilanjutkan oleh pelaksana harian (Plh) Alex Kosasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (Waketum OKK) dan juga selaku Plt Kamada LMP Sumsel, M Haris Chandra P Bamaisyarah, dalam rekaman audionya, Senin (5/4/2021).

“Dengan berakhirnya masa bakti periode Kamada Provinsi Sumsel maka jabatan tersebut dinyatakan demisioner,” ungkapnya.

Berakhirnya masa jabatan tersebut, jelas Haris Chandra, dengan ini markas besar memiliki otoritas penuh untuk menyusun kembali dan menyelenggarakan musyawarah daerah LMP Sumsel. Terkait hal itu dipercayakan kepada saya selaku Wakil Ketua Umum di bidang OKK sekaligus Plt LMP Sumsel.

“Kekosongan kursi kepemimpinan pada Laskar Merah Putih (LMP) yang terjadi disebabkan Ketua Kamada Wilayah Sumatera Selatan tutup usia, membuat kepengurusan Kamada mengambil sikap menunjuk Alex Kosasi sebagai Pelaksana Harian (Plh),” ujarnya.

Dikatakan Haris, mendekati acara Musda yang akan digelar pada 10 April 2021 ini, akan ada satu gerakan pelaksanaan Rapimda dilakukan oleh beberapa oknum oknum yang mengaku LMP Sumsel. Dengan tegas saya nyatakan itu tidak berdasarkan legalitas cukup secara hukum. “Mereka mengakui pemilik legalitas padahal mereka sebagai Penggugat belum menyelesaikan proses persidangan sampai akhir, dalam artian mereka belum dapat putusan dari PTUN di DKI Jakarta bahwasanya mereka dimenangkan atau SK TBH kita dinyatakan batal oleh Kemenkumham. Itu yang pertama,” paparnya.

Kedua, bagaimana mereka berasumsi menang jikalau mereka penggugat tidak diperbolehkan oleh Majelis Hakim memakai kelembagaan Laskar Merah Putih, tetapi mereka hanya bisa menggugat Kemenhumham sabagai Tergugat, dengan jalan perseorangan individu yang merasa dirugikan “Ketiga, bagaimana SK TBH serta AHU, di mana hal tersebut telah diberikan kepada kita LMP yang sah di bawah Komando H Adek Erfil Manurung SH, bisa dinyatakan ilegal oleh mereka. Jadi, saya rasa mereka hanya bisa merangkul serta mensabotase kader kader kita di bawah yang kurang faham dengan hukum, jadi teruslah berbuat dan beredukasi untuk jangan terpengaruh dengan hal hal yang mengganggu dengan kinerja kita, Satu komando LMP bahkan hingga ke RT/RW, agar kader keder kita dapat memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi,” tegas Haris Chandra.

Di tempat berbeda, Alex Kosasi mengatakan Musda yang akan digelar untuk kali pertama ini akan dihadiri Sekjen LMP Neneng A Tuti SH, para Petinggi. “Tak ketinggalan pendiri LMP, Ketua Srikandi LMP Indonesia Manuhara dan peserta Musda Kamacap se Sumsel,” jelasnya.

Laporan Sawdy Atmaja

Editor Abror Vandozer

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *